DENPASAR, BALIPOST.com – Strategi penanganan pandemi untuk mencegah terjadinya kluster PTM, lebih ke sisi pecegahan. Yakni surveilans atau 3T dan pelaksanaan prokes 3 M. Demikian dikemukakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan virtual evaluasi PPKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9).
Menkes mengatakan beberapa daerah yang menggelar PTM sudah melakukan surveilans untuk evaluasi pelaksanaan aktivitas belajar mengajar itu. Ia mencontohkan DKI Jakarta melakukan sampling dengan tes antigen di 22 sekolah dengan jumlah yang dites mencapai 2.113 orang. Hasilnya, ada 66 orang positif COVID-19 (3,12 persen) dan 2.047 orang negatif.
Selain itu, DKI Jakarta juga melakukan sampling dengan tes PCR sebanyak 24 sekolah dengan jumlah yang dites mencapai 2.134 orang. Hasilnya sebanyak 107 orang positif (5,01 persen) dan 2.017 orang negatif.
Dikatakan Menkes, PTM harus dilakukan karena akan ada banyak dampak negatif dalam jangka panjang jika aktivitas ini terus ditunda. “Jadi setelah tatap muka dijalankan, diambil beberapa sampling. Yang paling banyak di DKI Jakarta dan Semarang,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus belajar hidup dengan COVID-19. Jadi, jika ada yang positif akan ditangani. “Bukan kemudian kita takut, trus kita hindari,” ujarnya.
Dipaparkannya pemerintah akan menerapkan 4 strategi penemuan kasus COVID-19 dalam PTM. Yaitu diagnostik, pelacakan kontak, surveilans, dan respons terhadap outbreak. Untuk surveilans direncanakan 1 kali sebulan atau lebih sering.
Terkait sampling ini, ditentukan dulu jumlah sekolah yang melakukan PTM di kabupaten/kota. Kemudian, diambil 10 persen sekolah untuk disurvei dan ditentukan jumlahnya berdasarkan populasi per kecamatan. “Kemudian diambil 30 siswa dan 3 pengajar per sekolah diswab PCR dengan metode full testing,” paparnya.
Dari penentuan sampling itu, setiap bulannya akan ada 1.562.259 siswa dan 156.225 guru dari 52.075 sekolah yang diambil sampelnya. Jadi ada 1.718.485 orang per bulan yang dites swab PCR.
Untuk biayanya pun, kata Menkes, sudah dikalkulasi. Diestimasi, biaya swab PCR per individu mencapai Rp 300.000 sehingga memerlukan Rp 515,5 miliar per bulan atau 6,18 triliun rupiah per tahun. Jika dibagi per kabupaten/kota maka total biayanya mencapai Rp 1 miliar per bulan atau 12 miliar per tahun.
Setelah dites, nantinya akan dilihat tingkat penularannya. Jika kurang dari 1 persen, kontak erat yang positif akan dites dan dikarantina di rumah. Sedangkan PTM tetap berjalan untuk anggota kelas yang tidak terpapar.
Untuk hasil positif antara 1-5 persen, anggota rombongan belajar akan dites kembali dan dikarantina di rumah. PTM akan berjalan bagi anggota kelas yang tidak terpapar.
Sedangkan, untuk hasil lebih dari 5 persen, semua anggota sekolah akan dites dan dikarantina di rumah. Sekolah ditutup dan PTM dihentikan sementara. “Sekolahnya kita ubah dulu menjadi online dulu selama 14 hari. Sambil kita rapikan, kita bersihkan, protokol kesehatannya mungkin diperbaiki dan direview kembali,” urainya.
Ia mengatakan bila sekolah bisa konsisten mengontrol penyebaran kasus, nantinya jumlah siswa yang mengikuti PTM akan diperbanyak. Bahkan kemungkinan akan 100 persen menjalani PTM.
Jadi dengan demikian, lanjutnya, ke depannya semua aktivitas kehidupan, baik itu pembelajaran, bekerja, transportasi, pariwisata, dan keagamaan terutama, harus memiliki protokol kesehatan dan surveilans yang baik. “Kalau dua itu kita lakukan, strategi di sisi hulu itu, di sisi yang proaktif, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan pandemi ini dan hidup normal,” harapnya. (Diah Dewi/balipost)
