DENPASAR, BALIPOST.com – Kemacetan lalu lintas sejak 1 Oktober mulai nampak di sejumlah jalan protokol di Denpasar. Anak-anak berseragam sekolah, baik itu yang diantar oleh orangtuanya maupun mengendarai kendaraan sendiri mulai bersliweran dan menghiasi jalan-jalan kota di pagi hari.
Kemacetan dan pemandangan siswa berseragam bergegas menuju sekolahnya merupakan pemandangan langka di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, sudah lebih 1,5 tahun, pemandangan ini tidak pernah muncul mengisi hari-hari masyarakat di Denpasar. Sebab, sejak 18 Maret 2020, Denpasar menerapkan pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring).
Pembelajaran tatap muka (PTM) kembali digelar setelah Bali menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. PTM tidak dilakukan secara normal, digelar terbatas dengan jumlah maksimal 50 persen siswa per rombongan belajar.
Protokol kesehatan juga diterapkan ketat. Siswa harus menjalani cek suhu sebelum memasuki areal sekolah. Dicek juga penggunaan maskernya oleh tim satuan tugas yang dibentuk sekolah. Kemudian, siswa diminta menscan QR code lewat aplikasi PeduliLindungi.
Setelah lolos cek suhu dan akses PeduliLindungi, siswa harus mencuci tangan dengan sabun di air mengalir di sejumlah wastafel yang disediakan di luar ruang kelas. Kemudian, siswa diizinkan masuk ke ruang kelas dengan tetap menjaga jarak dan duduk di tempat yang telah disediakan dengan pengaturan 1,5 meter dengan minimal 5 siswa per kelas.
Wajah sumringah siswa yang sudah lama tak bertemu kawan-kawannya menghiasi halaman sekolah dan ruang kelas. Guru pun tak kalah antusias bertemu para muridnya yang selama 18 bulan hanya bisa dilihat lewat aplikasi pertemuan virtual.
Salah satu siswa SMPN 10 Denpasar, Ragnala, mengaku senang bisa bertemu teman dan guru dalam proses belajar mengajar ini. Siswa kelas IX ini pun berharap PTM bisa terus dilakukan mengingat sudah 1,5 tahun, ia dan teman-temannya hanya bisa bertemu secara virtual. “Senang bisa ketemu teman dan masuk sekolah lagi. Mudah-mudahan pembelajaran tatap muka ini bisa terus berlangsung dan pandemi segera berakhir,” katanya.
Ekspresi kebahagiaan juga terpancar dari Abi. Siswa ini pun mengaku senang bisa kembali melaksanakan PTM.
Sebab, belajar secara langsung dianggap lebih mudah dimengerti dibandingkan mendengarkan penjelasan secara daring. “Kalau PTM lebih mudah mengerti, ketimbang daring. Saya juga bisa ketemu dengan guru dan teman-teman. Semoga bisa terus seperti ini,” harapnya.
Kepala SMPN 10 Denpasar, I Wayan Sumiara, S.pd., M.Pd., mengutarakan kegiatan PTM diikuti 50 persen atau 20 siswa tiap kelas, sisanya belajar daring. Mereka maksimal belajar 2 jam.
Pakaian siswa saat PTM juga tidak seragam. Sumiara menjelaskan sekolah tak mewajibkan siswa baru memiliki pakaian seragam dan identitas sekolah. Siswa dibebaskan memakai pakaian seragam saat SD atau pakaian bebas rapi.
Ia juga membebaskan guru menggunakan teknologi informasi agar PTM juga bisa diikuti siswa di rumah.
“Learning Loss”
Dalam keterangan persnya belum lama ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali menegaskan potensi memudarnya capaian belajar (learning loss). Ia juga mengatakam memburuknya kesehatan psikis anak-anak Indonesia akan semakin besar jika pembelajaran jarak jauh (PJJ) terus berlangsung.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong terselenggaranya PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan strategi pengendalian COVID-19 di sekolah. “Kemungkinan besar kehilangan antara 0,8 sampai 1,2 tahun pembelajaran. Jadi seolah-olah satu generasi kehilangan hampir setahun pembelajaran di masa ini,” ungkap Nadiem.
Nadiem menambahkan, banyak anak-anak yang terdampak kesehatan jiwanya akibat pandemi. “Banyak anak-anak kita yang kesepian dan trauma dengan situasi ini. Begitu juga dengan orang tuanya,” katanya.
Mendikbudristek memaparkan, sejak 2020 pihaknya terus melakukan advokasi ke berbagai daerah yang telah dapat menggelar PTM terbatas untuk segera menyelenggarakan dengan persiapan yang matang dan sistem pengendalian yang baik. “Sudah 40 persen sekolah mulai tatap muka terbatas, tapi ini angkanya masih kecil. Kalau tidak mau makin ketinggalan, kita harus tatap muka dengan protokol kesehatan teraman yang bisa dilakukan,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa sekolah wajib memahami dan menaati panduan PTM terbatas yang tertuang di dalam Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019. “Kita harus terus waspada akan penyebaran COVID-19 dan memastikan protokol kesehatan tetap terjaga. Namun, kita juga harus memerhatikan dampak permanen PJJ yang mengkhawatirkan. Kebutuhan PTM sangat besar dan ini harus dimengerti. Sebanyak 80-85 persen murid-murid ingin kembali ke sekolah kembali tatap muka,” tandasnya.
Untuk mencegah terjadinya kluster pendidikan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan terus mengawal melalui deteksi atau surveilans aktif dan disiplin protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (4/10), secara virtual.
“Kami percaya bahwa seluruh murid-murid di Indonesia ini harus belajar secepat mungkin agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk mereka meningkatkan pengetahuan mereka langsung dengan guru-guru mereka. Untuk itu, perlu dikawal dengan metode surveilans dan protokol kesehatan yang baik,” ujar Menkes.
Budi memaparkan, pihaknya telah menyusun metode surveilans aktif untuk satuan pendidikan yang melakukan PTM terbatas. “Sepuluh persen dari sekolah yang tatap muka di satu kabupaten/kota akan kita lakukan active atau random surveilans, dari situ kemudian kita bagi secara proporsi ke kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten/kota tersebut. Kemudian kita ambil 30 sampel untuk murid dan 3 sampel untuk guru,” paparnya.
Berdasarkan hasil pengujian, jika positivity rate dari satu sekolah di atas lima persen maka sekolah tersebut akan kembali melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring selama dua minggu. “Sekolahnya kita minta tutup dulu selama dua minggu sambil kita perbaiki protokol kesehatannya, kemudian kita mulai lagi sekolahnya,” ujar Budi.
Sedangkan untuk sekolah dengan positivity rate di antara 1-5 persen, hanya satu kelas atau rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi positif yang akan dikarantina, sementara yang lainnya dapat tetap mengikuti PTM terbatas. Kemudian, jika positivity rate di bawah satu persen, maka yang akan dikarantina adalah warga sekolah yang terkonfirmasi positif dan kontak eratnya.
Menkes memastikan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk bisa meningkatkan kualitas surveilans COVID-19 di satuan pendidikan. “Diharapkan dengan menjalankan disiplin seperti ini kita bisa mengidentifikasi atau menyurvei secara dini kalau ada murid atau pelajar-pelajar kita yang positif dan tidak perlu menunggu sampai itu menjadi besar, sehingga harus menutup seluruh kota,” tutupnya.
Dengan beragam pencegahan yang sudah dilakukan, semoga saja PTM tidak memunculkan kluster dan menimbulkan gelombang ketiga pandemi di Indonesia. Kuncinya, tentu saja harus melakukan PTM dengan protokol kesehatan ketat dan jangkauan vaksinasi di satuan pendidikan itu, terutama para guru sudah 100 persen. (Diah Dewi/balipost)
