MANGUPURA, BALIPOST.com – Presidensi G20 Indonesia diminta dapat menutup financial gap atau kesenjangan finansial dalam penanganan pandemi dengan menyediakan dana sebesar 23 miliar dolar AS. “Ini membutuhkan investasi 23 miliar dolar AS untuk akselerator tahun ini. Itu investasi yang mendesak dan krusial yang perlu ditangani oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia di masa Presidensinya,” kata Senior Advisor of the Director General World Health Organization (WHO) Bruce Aylward dalam Media Briefing bersama WHO di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12).
Aylward mengatakan dana itu akan digunakan untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang selama ini terjadi sehingga menyebabkan upaya pemulihan yang tidak merata antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Secara rinci, dana tersebut digunakan agar negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia mampu mendapatkan tingkat pengujian, tingkat vaksinasi dan tingkat pengobatan COVID-19 dengan standar yang cukup tinggi.
Hal itu harus diwujudkan mengingat saat ini kesenjangan penanganan pandemi terutama distribusi vaksin masih sangat terasa bagi negara berpenghasilan rendah. Mereka memiliki tingkat vaksinasi di bawah 40 persen dari populasinya padahal arahan dari WHO vaksinasi dosis kedua harus mencapai 40 persen dari total penduduk akhir tahun ini. “Negara-negara terlemah adalah tempat virus akan mengambil keuntungan untuk kembali menyebabkan masalah baru,” ujarnya dikutip dari kantor berita Antara.
Menurut dia, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi selama dunia masih memiliki kesenjangan dalam merespons dan menangani COVID-19. Tak hanya itu, dunia tidak akan memiliki pertumbuhan berkelanjutan berjangka panjang tanpa memperbaiki kesenjangan dalam kapasitas mengelola COVID-19.
Ia percaya anggota G20 akan mampu menyediakan dana sebesar 23 miliar dolar AS itu mengingat negara-negara yang menjadi anggota memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dunia. “Kedengarannya seperti banyak uang 23 miliar dolar AS tapi itu lebih sedikit di negara berpenghasilan tinggi. Kami membutuhkan investasi internasional itu jika kami ingin mengelola krisis ini,” katanya. (Kmb/Balipost)
