JAKARTA, BALIPOST.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendapatkan nilai indeks tertinggi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021. Selain Kementerian Kominfo ada dua kementerian lainnya dari 34 kementerian, yang memperoleh predikat SPBE sangat baik, yaitu Kementerian Keuangan dengan angka indeks 3,72 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan angka indeks 3,68.
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital. Khususnya, di sektor pemerintahan digital.
“Ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif. Salah satunya dengan penerapan SPBE atau e-government agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/12).
Dalam keterangan tertulisnya, Johnnya mengatakan di Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, terdapat empat sektor strategis akselerasi tranformasi digital sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi pelaksanaan dan target capaian untuk transformasi digital Indonesia di empat sektor strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo mendorong penyelenggara sistem elektrronik untuk meningkatkan kualitas SPBE agar memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. “Saya mendorong pimpinan dan seluruh penyelenggara SPBE untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Selain kementerian, evaluasi SPBE juga dilakukan untuk 25 lembaga pemerintah nonkementerian, 2 alat negara, sekretariat kabinet, 6 sekretariat jenderal lembaga negara, 2 lembaga penyiaran publik, dan 20 sekretariat lembaga nonstruktural. Hasil evaluasi SPBE juga mencakup 375 pemerintah kabupaten dan kota serta 35 pemerintah provinsi. (kmb/balipost)
