JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate terus mendorong utilisasi dan inovasi digital di berbagai bidang sebagai bentuk upaya adaptasi, termasuk di sektor publik melalui tata kelola Pemerintahan Digital. Untuk menunjang optimalisasi Pemerintahan Digital, pada 2021, pengembangan program smart city serta pembangunan Pusat Data Nasional (government cloud) terus didorong.
Terkait program pengembangan smart city, hingga akhir 2020, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan terhadap 100 Kabupaten/Kota, dengan 98 Kabupaten/Kota di antaranya berlanjut hingga tahap evaluasi. Pada tahun ini, total terdapat 48 Kabupaten/Kota yang mengikuti program smart city,
Sebanya 7 di antaranya, jelas Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, merupakan kabupaten/kota yang sebelumnya sudah pernah mengikuti program dan membutuhkan pengulangan pendampingan. “Di tahun 2021, terdapat tambahan sebanyak 48 kabupaten/kota di Kawasan Pariwisata Nasional dan Ibu Kota Negara Baru yang mengikuti program Gerakan Menuju Smart City dan telah menyelesaikan masterplan kota cerdas melalui pendampingan oleh Kementerian Kominfo,” jelasnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/12).
Secara total, Kementerian Kominfo telah melakukan pendampingan smart city bagi 141 Kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Sebagai Government Chief Technology Officer dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Kementerian Kominfo melakukan tahapan pra-pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di tahun ini sembari mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
“Saat ini PDNS telah memfasilitasi penyimpanan data bagi beberapa aplikasi untuk penanganan COVID-19, seperti PeduliLindungi, SiLacak, PCare, dan juga PDNS dimanfaatkan untuk penyimpanan data 223 Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah,” terang Dedy.
Tahun depan, Kementerian Kominfo menargetkan perluasan jangkauan program Smart City serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan Kabupaten/Kota yang telah mengikuti program ini. “Kami juga menargetkan groundbreaking Pusat Data Nasional (PDN) Pemerintah (Government Cloud) pertama di Bekasi di tahun 2022,” ujarnya. (kmb/balipost)
