JAKARTA, BALIPOST.com – Aksi demo menolak Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dilakukan ribuan buruh se-Jabodetabek dari berbagai organisasi di depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Senayan, Jakarta Pusat, terus berlanjut meskipun diguyur hujan deras. Mereka tampak mengenakan jas hujan yang dijajakan oleh pedagang sekitar lokasi rasa, seharga Rp10 ribu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tampak berada di mobil komando untuk memimpin jalannya aksi yang diikuti oleh buruh dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), buruh migran, guru honorer, organisasi perempuan, dan pekerja rumah tangga. “DPR dan Pemerintah kembali menyetujui Omnibus Law. Berarti mereka setuju buruh ‘outsourching’ seumur hidup. Mereka berarti setuju upah buruh murah,” kata Said Iqbal dari atas mobil komando, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (14/1).
Said mengatakan, ada empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini. Pertama, adalah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, buruh meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Ketiga, buruh meminta Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 direvisi. Keempat, revisi juga dilakukan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). “Aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi lainnya, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan,” kata Said Iqbal.
Said Iqbal juga meneriakkan kepada masa buruh untuk tetap bertahan dan melanjutkan aksi unjuk rasa, meskipun turun hujan deras. (Kmb/Balipost)
