DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan Penganugerahan Kerthi Bali Sewaka Nugraha kepada Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T. Sutiawarman, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, Kepala BIN Daerah Bali, Brijen Pol Hadi Purnomo, Kepala Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Ketut Mangku di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya-Denpasar, Sabtu (12/2). Penyerahan Penganugerahan Kerthi Bali Sewaka Nugraha sebelumnya juga diberikan kepada Pangdam IX Udayana, Mayjen Maruli Simanjuntak saat acara pisah sambut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dengan Mayjen TNI Sonny Aprianto pada, Rabu 2 Pebruari 2022 malam di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan bahwa penganugerahan Kerthi Bali Sewaka Nugraha diberikan kepada instansi vertikal di Bali yang dinilai memiliki kontribusi dalam membantu pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan menangani pandemi COVID-19.
Sementara itu, Gubernur Koster didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menjelaskan bahwa penganugerahan Kerthi Bali Sewaka Nugraha diberikan kepada Instansi Vertikal yang diutamakan kepada instansi yang berjuang menangani Covid-19 yang sudah berjalan 2 tahun. “Tanpa kerjasama dan kolaborasi dari Bapak Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kejati Bali, Kabinda Bali, dan Kakanwil Kemenkumham Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali, tidak mungkin pandemi COVID-19 di Bali bisa ditangani dengan baik, hingga Pemerintah Pusat dan media nasional Metro TV memberikan penghargaan atas penanganan pandemi COVID-19 yang sangat baik di Pulau Bali. Ini penghargaan untuk semua pihak dan hasil kerja kolektif. Itulah sebabnya saya sebagai gubernur mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali memberikan penghaargaan ini dengan penuh pertimbangan, penilaian secara kongkrit, objektif, dengan parameter yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur Koster.
Selain penghargaan ini diberikan dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, juga diberikan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali. Sebab, semenjak Gubernur Koster menjadi Gubernur Bali, tercatat penanganan dalam rangka pembebasan lahan yang sangat krusial, yang hampir mustahil diselesaikan bisa diselesaikan.
Apalagi, tidak ada pembebasan lahan sebelumnya dengan luasan yang begitu luas, rumit, penuh konflik, banyak yang berkepentingan ternyata bisa diselesaikan dengan sangat baik di masa kepemimpinan Gubernur Koster. Seperti, pembebasan lahan dalam rangka pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih. Program Pelindungan Kawasan Suci Besakih ini sudah sejak dulu direncanakan, namun belum bisa berhasil. “Sekarang bersyukur, saya dibantu Kanwil BPN Provinsi Bali di dalam pembebasan lahannya yang berjalan sukses dan lancar, sehingga pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih sedang berjalan dan astungkara pembangunannya akan selesai pada tahun 2022 ini,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Selain itu, lanjut Koster pembebasan lahan dalam rangka pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung dengan memiliki luas lahan 334 hektar juga berhasil diselesaikan. “Tanah ini sebelumnya dari dulu bermasalah, ruwetnya minta ampun, banyak yang berkepentingan, bermasalah sampai ada yang masuk penjara, dan mafianya juga banyak. Tempat ini angker “tenged”, kalau pembangunan ini tidak dikelola dengan niat yang tulus dan lurus tidak akan jalan, jadi hanya dengan niat yang tulus lurus, dan baik itulah yang bisa menyelesaikannya. Astungkara selesai sekarang dan sudah dimulai proses pematangan lahan sampai tahun ini, kemudian tahun 2023 dimulai pembangunan fisik Kawasan Pusat Kebudayaan Bali,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini juga telah berhasil melakukan pembebasan lahan reforma agraria di Desa Sumberklampok, Gerokgak Buleleng. Bagi Koster, pembebasan lahan ini paling mengesankan. Karena kasus reforma agraria ini sudah muncul sejak tahun 1930 silam dan menjadi sengketa sejak tahun 1960, dan tidak selesai. “Akhirnya, karena kita semua bekerja dengan baik, tulus dan lurus selesai juga masalahnya di era kepemimpinan saya. Atas kesuksesan ini, sampai menjadi perhatian dari Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko. Itu merupakan satu-satunya Reforma Agraria yang selesai dengan sangat mulus dengan luas yang cukup luas yakni 612 hektar. Ditinjau langsung ke lapangan oleh Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko tidak ada masalah. Jadilah itulah sebabnya, saya rasa perlu diberikan penghargaan,” jelasnya yang disambut tepuk tangan.
Pada kesempatan ini, Gubernur Koster mengatakan bahwa membangun Bali tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama jajaran, walikota/bupati se-Bali, Kepala Desa/Lurah, Bendesa Adat, dan seluruh komponen masyarakat, tetapi juga yang hadir dalam pembangunan di Provinsi Bali adalah penyelenggara negara yang masuk dalam kategori Intansi Vertikal. “Tujuan bernegara adalah membangun Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintahan secara bertingkat, mulai dari Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten. Jadi hadir juga di Provinsi ini Instansi Vertikal yang sepantasnya mendapat penghargaan bagi yang telah memberikan kontribusi terbaiknya, kerja terbaiknya dengan mulia, sehingga betul-betul di dalam membangun Bali mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali,” pungkasnya. (Adv/balipost)
