DENPASAR, BALIPOST.com – Walau berbagai studi menunjukkan varian Omicron lebih rendah tingkat keparahan dan kematiannya, pemerintah tetap berhati-hati dalam menerapkan kebijakan karantina bagi pelaku perjalananan luar negeri (PPLN). Ketika beberapa negara sudah menerapkan bebas karantina untuk masuk ke negaranya, Indonesia akan tetap menerapkan kebijakan karantina. Demikian ditegaskan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut B. Pandjaitan, dalam keterangan virtualnya usai rapat terbatas penanganan COVID-19, Senin (14/2).
Menurut Luhut, karantina lima hari bagi PPLN tetap diberlakukan. Namun mulai minggu depan, bagi PPLN baik WNI maupun WNA yang sudah disuntik booster, lama karantina bisa berkurang jadi 3 hari. “Dengan syarat, di antaranya tetap melakukan entry dan exit test PCR. Exit test PCR dilakukan di hari ketiga di pagi hari dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar. PCR test ini bisa cuma beberapa jam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan PPLN yang telah selesai karantina tetap melakukan PCR test mandiri di hari kelima dan melaporkan kondisi kesehatannya ke Puskesmas atau faskes terdekat. “Ke depan, jika situasi terus membaik, pemerintah berencana 1 Maret atau lebih awal, hari karantina diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April, PPLN tidak akan menerapkan lagi karantina terpusat. Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan supaya kita mengendalikan pengendalian kasus,” tegasnya.
Untuk memberikan kekebalan terhadap Omicron, ia mengatakan pemerintah terus mengejar target vaksinasi dosis kedua, terutama untuk lanjut usia. Ia mengungkapkan saat ini ada 5 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang tidak mencapai target 50 persen umum. Terdapat juga 17 kabupaten/kota yang tidak mencapai target 40 persen lansia. “Pemerintah akan memperpanjang masa transisi untuk 2 minggu ke depan bagi yang belum mencapai target tersebut,” jelasnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan menyesuaikan regulasi untuk pintu keluar-masuk internasional di wilayah Jawa-Bali. Pemerintah akan membuka keberangkatan-kedatangan jemaah umrah dari Bandara Juanda, Surabaya.
Selain itu, Juanda juga akan menerima WNI/WNA dari luar PMI. “Bandara Ngurah Rai juga akan dibuka untuk WNA/WNI non-PMI dengan segala tujuan tidak hanya wisatawan. Pintu laut di Bali juga akan dibuka untuk WNA/WNI yang datang menggunakan kapal pesiar, cruise, atau kapal layar (yacht),” sebut Luhut.
Luhut menekankan pendekatan Indonesia jauh lebih konservatif dalam penanganan pandemi. Hal ini, dilakukan agar sistem kesehatan tetap terjaga dan meminimalkan terjadinya kematian. “Karena menurut kami, kehilangan satu nyawa sangat berharga. Setelah dua tahun terkungkung dalam pandemi ini, rasanya kita harus siap beradaptasi dengan ketidakpastian ini. Pemerintah meminta masyarakat tidak perlu panik terhadap varian Omicron. Namun kita hanya perlu waspada dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan,” ajaknya. (Diah Dewi/balipost)
