NEGARA, BALIPOST.com – Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini mengakibatkan padi petani di sejumlah subak rebah. Padahal, tanaman padi yang rebah ini sudah menguning dan siap panen. Kondisi ini berdampak pada penjualan hasil panen. Penebas yang telah memanjar pun kadang melepas atau menurunkan harga karena kondisi padi rebah. Biaya produksi tidak setara dengan hasil penjualan bahkan minus.
Kondisi ini sangat merugikan para petani. Di saat mereka hendak merasakan hasil panen, hasil penjualan mereka tidak sesuai harapan bahkan rugi. “Kalau sudah begini, tidak sesuai dengan biaya produksi. Kadang yang sudah manjar (DP), bisa tidak memanen, terpaksa kita jual murah. Karena kalau kelamaan juga jelek,” terang Ketut Madiasa, salah seorang petani.
Kondisi para petani ini menjadi perhatian Komisi II DPRD Jembrana. Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika juga mengaku mendapatkan masukan dari sejumlah petani subak basah, terkait situasi menjelang panen yang merugikan para petani.
Kerusakan padi yang siap panen ini menurutnya harus dicarikan solusi. Petani diharapkan mendapat jaminan perlindungan minimal dengan sejumlah kebijakan yang membantu mereka mulai dari menanam hingga panen. “Kami mendorong pemerintah membantu meringankan panen (ngebros) yang cukup tinggi karena sulitnya proses panen,” terang Suastika.
Salah satu upaya yang bisa diambil dengan memanfaatkan anggaran dana tidak terduga yang bisa digunakan. Kedua, Dinas didorong komunikasi dengan asuransi pertanian dan perbankan, untuk penangguhan KUR (kredit usaha rakyat) Pertanian.
Hal ini menurutnya penting untuk tidak menyurutkan semangat petani dalam upaya menjaga swasembada pangan di Kabupaten Jembrana dan Bali umumnya. Sangat miris ketika para petani yang sudah mengeluarkan keringat, waktu dan uang untuk membantu menjaga swasembada pangan masyarakat, terbelit dengan kondisi rugi ketika panen. Perlindungan ini menurutnya harus menyeluruh dari hulu hingga hilir, sehingga semangat untuk bertani tetap ada. (Surya Dharma/Balipost)
