DENPASAR, BALIPOST.com – Ide dan inovasi Gubernur Bali, Wayan Koster di dalam menata birokrasi pemerintahan mendapatkan apresiasi dari Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto. Ini diungkapkan Adi dalam acara Pembukaan Pelatihan dan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk. II) bertempat di BKPSDM Provinsi Bali, Denpasar pada Selasa (30/8) malam.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat menjadi Gubernur Bali, ia langsung menganalisa birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman me-organisasi di Pemerintahan Pusat saat menjadi Anggota DPR RI. Sehingga yang diterapkan di Bali ialah pola pemerintahan serta birokrasi yang efektif dan efisien.
“Begitu menjabat menjadi Gubernur Bali, saya langsung memangkas jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi Bali. Dari tadinya yang ada sebanyak 49 dipangkas menjadi 39. Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Jadi Provinsi Bali yang pertama (membentuk Brida, red) dan sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41 atau berkurang dari 49,” terang Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Pemangkasan perangkat daerah yang dilakukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini disebutkannya, bisa lebih berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah. APBD tersebut bisa dialokasikan ke program-program terukur yang bisa dinikmati masyarakat.
“Saya juga sekarang betul-betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar full terealisasi, bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini disambut tepuk tangan.
Ia juga menyatakan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran itu pula dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali. Penempatan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan professional sesuai dengan pendidikannya juga dilakukan dengan Sistem Merit.
Menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan Sistem Merit. “Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama (Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2021) Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” jelasnya yang disambut apresiasi.
Sementara itu, Kepala LAN, Adi Suryanto dalam sambutannya menyatakan pemangkasan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. “Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan, sehingga Provinsi Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar. Untuk itu, saya dorong Bali jadi center of excellent. Siapapun yang terkait kelembagaan dan Dinas Pariwisata harus belajar ke Bali,” imbuhnya.
Ia mengapresiasi pembangunan dan ide-ide serta inovasi yang dilakukan Gubernur Koster. Karena, pemimpin yang baik adalah tugasnya membawa perubahan yang baik bagi masyarakatnya.
Kepala (BKPSDM) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana melaporkan tujuan pelatihan ini untuk membentuk kepemimpinan strategis yang mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien, percepatan transformasi ekonomi nasional melalui transformasi tematik kepariwisataan. Kemudian peserta yang mengikuti pelatihan tersebut akan menjalani 101 hari pelatihan dengan 23 hari in campus, dan sisanya out campus.
Peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari Pemprov Bali 5 orang, Kabupaten Badung 5 orang, Kabupaten Buleleng 6 orang, Kota Denpasar 5 orang, Kabupaten Jembrana 2 orang, dan Kabupaten Karangasem 8 orang. Sementara peserta dari daerah lain, diantaranya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara 9 orang, Provinsi Jambi 6 orang, Provinsi NTT 3 orang, Kepulauan Riau 1 orang, Sumatera Barat 1 orang, Provinsi Kalimantan Barat 2 orang dan Provinsi NTB 1 orang peserta. (kmb/balipost)
