DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kota Denpasar terus menggenjot cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warganya. Karena itu, Dinas Sosial bersama dengan OPD terkait lainnya, secara berkelanjutan melakukan update data serta memberikan pemahaman kepada warga akan pentingnya JKN.
Hingga September 2022 ini, cakupan kepesertaan JKN bagi warga Denpasar meningkat signifikan, hampir 100 persen. Menurut Kadis Sosial Denpasar IGA Laxmi Saraswati, Selasa (20/9), telah terjadi peningkatan signifikan sejak Mei 2022 lalu.
Bila sebelumnya cakupan hanya 92,50 pada April 2022, menjadi 96,63 pads Mei 2022 lalu. “Saat ini sudah mencapai 97,97 persen dari jumlah penduduk 653.136 jiwa,” ungkapnya saat rapat kerja Komisi I dan IV dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan serta BPJS, Selasa (20/9).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Duaja didampingi Ketua Komisi I Ketut Suteja Kumara membahas berbagai persoalan terkait dengan kepesertaan JKN yang dikelola BPJS.
Dalam kesempatan tersebut, Ketut Suteja Kumara berharap agar layanan kesehatan yang diperlukan masyarakat dapat berfungsi dengan optimal. Pihaknya tidak ingin warga yang sudah memiliki BPJS, namun ketika mau digunakan terjadi persoalan.
Seperti yang dialami Ketua DPRD Denpasar. Saat hendak menggunakan layanan BPJS di Puskesmas, ternyata kartunya tidak aktif. Padahal, pembayaran iuran tetap setiap bulan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Muhammad Ali mengatakan banyak manfaat yang bisa diterima peserta JKN dengan prinsip gotong royong. Sampai saat ini, kepesertaan JKN dominan dari pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 286.629.
Disusul pekerja bukan penerima upah atau mandiri mencapai 171.723 orang. Pihaknya juga telah menyiapkan sedikitnya 111 fasilitas kesehatan tingkat pratama. (Asmara Putera/balipost)
