DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Jokowi beberapa kali meminta daerah cerdas mengelola dana APBN untuk kepentingan rakyat. Sebanyak Rp4,7 Triliun dari pagu Rp12,8 triliun dana APBN untuk Pemda di Bali, dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) belum terserap. Hal itu karena total belanja Pemda di Bali baru Rp8,4 triliun per 30 September 2022.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Benedictus Didik Ariwibawa mengatakan, dari 9 kabupaten/kota serta Provinsi di Bali, serapan terkecil yaitu Denpasar baru mencapai 63,04 persen yaitu dari pagu Rp9,5 triliun baru terserap Rp6,044 triliun sehingga masih ada sisa anggaran Rp3,57 triliun. Sementara serapan tertinggi yaitu Pemda Klungkung dengan persentase 81,86 persen dari pagu Rp205 miliar, Total belanja Rp168 miliar sehingga sisa Anggaran Rp61 miliar.
Serapan Provinsi Bali juga masih rendah dibanding Pemda lain dengan presentase 65,30 persen. Dari pagu Rp527 miliar, realisasi mencapai Rp344 milir sehingga sisa anggaran Rp244 miliar.
Serapan anggaran Kabupaten Buleleng, Jembrana, Gianyar, Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan masing-masing 75,10 persen; 79,11 persen; 77,62 persen; 79,16 persen; 79,99 persen; 72,72 persen; 74,87 persen. Sementara sejumlah proyek strategis pemerintah pusat dibangun di Bali.
Progressnya per 30 September 2022 dengan anggaran sebesar Rp1,1 triliun mencapai realisasi sebesar Rp726 miliar atau 64,94 persen untuk 18 pembangunan dan preservasi infrastruktur. Di antaranya, Pembangunan Pelabuhan Sanur untuk mendukung pariwisata dari dan ke wilayah segitiga emas (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan) dan Pembangunan jalan Shortcut untuk mempercepat akses Bali selatan dan Bali utara serta preservasi jalan dan pembangunan jembatan untuk memperlancar akses transportasi.
Selain dalam bentuk TKDD, APBN yang mengalir ke Bali juga disalurkan melalui DIPA Kementerian Lembaga sebesar Rp12,7 Triliun dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp7,48 triliun atau mencapai 58,8 persen. Total realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dibelanjakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3,18 triliun, Belanja Barang sebesar Rp2,85 triliun, Belanja Modal sebesar Rp1,43 triliun, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp25 miliar.
Pengamat Ekonomi Prof. Wayan Ramantha mengatakan, siapa atau sisa lebih pagu anggaran tahun berjalan pada dasarnya bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan pada tahun yang akan datang. Namun serapan anggaran yang belum optimal disayangkan karena optimalisasi APBN oleh Pemda mampu memberi multiflier efect bagi perekonomian Bali.
Meski demikian, kata dia, untuk mengoptimalkan serapan APBN, silpa bisa digunakan untuk investasi pada bidang-bidang infrastruktur yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa juga dalam rangka pemerataan ekonomi, baik antarwilayah maupun antar sektor. “Silpa tahun lalu bisa dimanfaat tahun ini sepanjang memang sudah termasuk dalam perencanaan daerah,” imbuh Ramantha.
Akademisi Ekonomi dari Universitas Udayana Putu Krisna Adwitya mengatakan, bila merujuk statement Menteri Keuangan terkait ada dana Rp1.100 triliun yang harus diserap dalam 2 bulan sisa Tahun Anggaean 2022 ini, ditambah ada dana sisa Rp4,7 triliun dari rotal pagu APBN untuk Bali sebesar Rp12,8 triliun yang belum terserap, ia menilai agak berat menyerap dana sebesar itu di sisa 60 hari Tahun Anggaran 2022 ini.
“Memang hampir di setiap Tahun anggaran, kejadian ini terjadi. Barangkali perlu di pikirkan terkait merubah periode waktu perencaanaan, implementasi maupun pengawasan anggaran agar di bulan Februari Tahun anggaran berjalan sudah bisa masuk tahap tender sehingga eksekusi anggaran bisa lebih awal. Dengan demikian serapan anggaran bisa lebih awal dan penyerapan tidak semua menumpuk di akhir periode TA berjalan,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)
