SEPANJANG tahun ini, dukungan terhadap upaya mewujudkan Bali yang lebih hijau menguat. Terlebih di 2022 ini, Presidensi Indonesia di G20 juga mengangkat salah satu bahasan terkait transisi energi.
Tren menguatnya dukungan untuk mewujudkan Bali lebih hijau dan berkelanjutan ini terlihat dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga penggunaan energi baru terbarukan milik PLN oleh sejumlah stakeholder di Bali. Tak cuma kantor pemerintahan, Istana Kepresidenan, universitas, hingga swasta turut serta membeli EBT dari PLN yang dibuktikan lewat dikeluarkannya Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC).
Hingga Agustus 2022, PLN mencatat telah menyediakan REC untuk listrik setara 4.243 MWh yang dimanfaatkan oleh 15 pelanggan baik dari kalangan industri maupun bisnis. Bahkan minat untuk menggunakan EBT ini meningkat di 2022. Saat ini pembangkit green energy milik PLN yang terdaftar di APX adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas 140 MW, PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW, atau setara 2.500.000 MWh per tahun. Pelanggan yang lokasinya terpisah dari pembangkit green energy tersebut dimungkinkan juga menikmati layanan REC.
Di Bali, dari data yang berhasil dihimpun, mulai Istana Kepresidenan Tampaksiring, universitas, hotel, hingga pihak swasta menggunakan EBT dan diberikan REC oleh PLN. Untuk Istana Kepresidenan Tampaksiring perkiraan total daya setara 1.220 megawatt (MW).
Suatu Keniscayaan
Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Timur, Andre Pratama Djatmiko dalam kesempatan diserahkannya REC itu mengakui layanan REC yang diterbitkan PLN sejak November 2020 semakin diminati berbagai pelanggan, tidak hanya pemilik usaha di sektor bisnis dan industri, namun juga menarik atensi pengelola fasilitas milik pemerintahan salah satunya Istana Kepresidenan Tampaksiring yang berada di Manukaya, Desa Tampaksiring, Gianyar.
“Selama masa pembelian REC ini, pelanggan dapat mengklaim bahwa penggunaan listrik berasal dari sumber pembangkit yang berbasis EBT dan diakui secara internasional,” tutur Andre.
Andre menyebutkan, Istana Kepresidenan Tampaksiring telah membeli REC yang diperuntukkan untuk pemakaian selama 24 bulan, terhitung sejak Mei 2022 hingga April 2024 dengan total pembelian yang diestimasi setara dengan 1.220 MW atau 1.221 unit dengan nominal Rp 47 juta.
REC yang dibeli oleh pelanggan telah dipastikan dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi serta memenuhi standar internasional. REC merupakan instrumen yang ditawarkan PLN kepada pelanggan yang membutuhkan pengakuan akan penggunaan energi baru terbarukan, dan dari hasil penjualan ini nantinya akan diarahkan pada inovasi PLN dalam menghadirkan produk layanan hijau khususnya membangun pembangkit – pembangkit berbasis EBT demi mencapai Net Zero Emission di 2060.
Tercatat Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) juga memanfaatkan EBT. Pemanfaatan EBT sebanyak 400 unit atau setara dengan 400 megawatt hour (MWh) diperuntukkan untuk pemakaian mulai 1 Juni 2022. Melalui kesepakatan pemanfaatan REC ini, maka Undiksha menjadi Perguruan Tinggi Negeri pertama di Indonesia yang resmi menggunakan listrik berbasis energi hijau.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, I Wayan Udayana, saat menyerahkan REC pada 5 Juli 2022, mengatakan EBT adalah suatu keniscayaan dan menjadi komitmen baik Pemerintah maupun PLN. Ia menyebutkan komitmen Pemerintah dan PLN ini tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yakni untuk meningkatkan bauran energi di tahun 2025 sebesar 23%, dan ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali no 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
“Tentu komitmen ini juga sejalan dengan local wisdom Bali yaitu Tri Hita Karana di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa sudah sepatutnya merasa berbangga hati bahwa Bali dapat menjadi tujuan pariwisata yang mengedepankan penggunaan energi yang bersih dan masyarakatnya mendukung. Bali, disebutnya, bisa menjadi pilot project untuk pariwisata ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya menekan Net Zero Emission, salah satu langkahnya adalah dengan memanfaatkan REC.
Udayana menuturkan REC yang dibeli telah dipastikan dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional, sehingga pelanggan dapat melakukan klaim bahwa penggunaan listrik berasal dari sumber pembangkit yang berbasis EBT dan diakui secara internasional.
The Apurva Kempinski Bali juga turut menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20. Hotel itu menggunakan listrik yang bersumber dari energi hijau, yang sumbernya saat ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW). Sertifikat yang diserahkan hari ini sejumlah 200 unit dan setara dengan 200 megawatt-hour (MWh) yang berlaku sejak 1 Agustus 2022, sedangkan pemakaian hotel sendiri saat ini di atas 20.000, di mana masih terdapat potensi yang REC yang bisa dikerjasamakan.
Lisen Pribadi, Deputy GM Finance The Apurva Kempinski Bali menyambut positif REC PLN dan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan citra positif perusahaannya yang ikut mendukung program pemerintah khususnya untuk mencapai Net Zero Emission di 2060. “Kami berharap melalui pembelian ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk mendorong transisi energi, sekaligus dapat menjadi contoh bagi hotel-hotel lainnya di Bali,” katanya.
Bali saat ini memang sedang gencar mewujudkan visi dan misi menjadi “Bali Hijau” di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dan wakilnya, Cokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Bali Wayan Koster selalu menegaskan bahwa pihaknya ingin menjamin pemenuhan kebutuhan energi di Bali secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan menggunakan energi bersih.
Ia pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Peraturan terdiri dari 11 Bab dan 33 pasal. “Kami saat ini sedang menata pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, dimana pembangunannya harus ramah lingkungan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal,” ujar Koster yang menargetkan Bali mandiri energi di 2022.
Saat ini, Bali memiliki kapasitas pembangkit listrik lebih dari 1200 MW, dengan kebutuhan maksimal berkisar 980 MW, dan sebesar 350 MW bersumber dari pembangkit Paiton di Jawa Timur yang masih menggunakan batubara. Pihaknya ingin Bali menggunakan pembangkit EBT, minimum dengan gas. “Kami ingin akhiri pembangkit kotor, akan kami minta tutup pada saatnya, ketika Bali siap mandiri energi bersih,” tegasnya.
Ia menerangkan keinginan kuat nya akan kebutuhan energi yang bersih di Bali, utamanya agar alam bersih, dan untuk mendukung citra pariwisata karena Bali ingin mengarah dan menjadi destinasi pariwisata dunia terbaik yang berkualitas. Menurut Koster, fenomena ke depan, orang akan kembali ke sesuatu yang lebih sehat dan pemerintah harus mampu menangkap arah fenomena ini menjadi satu kebijakan baru.
Program EBT lain yang secara masif akan diimplementasikan di Bali antara lain pemasangan PLTS Atap dan penggunaan kendaraan listrik. Berdasarkan kajian terahir dari tim penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), di tahun 2022, Bali memiliki potensi energi baru terbarukan energi bersumber dari energi surya. Sumber energi surya ini merupakan yang tertinggi nilainya mampu menghasilan 10.000 mega watt (MW). Kajian itu menyebutkan sumber lain yang dapat digali potensinya di antaranya sampah 37 MW, tenaga angin 1.000 MW.
Rencana unit pembangkit listrik EBT bertahap dimulai tahun 2021-2030. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Nusa Penida 3,5 MW tahun 2022, Waduk Titab 1,3 MW tahun 2023, Bali barat dan timur masing masing 24 MW di tahun 2023. Kemudian pembangkit listrik yang terhubung Jawa-Bali tersebar 25 MW tahun 2030. Target total yang dihasilkan mencapai 154,8 MW. Rencana Bali Hijau dengan Net Zero Emission (NZE) menargetkan tercapai tahun 2045 lebih cepat dari target nasional di tahun 2060.
Landasan Hidup
Terkait energi bersih di Bali, Ketua Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana (Unud) Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, MEngSc, PhD, IPM., menilai hal itu sudah menjadi visi dan menjadi landasan hidup masyarakat Bali sejak dulu. Semua itu, berdasarkan tiga aspek, yakni alam, krama (manusia), dan budaya, yang diterapkan dengan nilai aspek kearifan lokal bali yakni sat kerthi yang harus dijaga. Yakni Atma, Samudra, Sungai, tumbuh tumbuhan, manusia dan alam.
Untuk mencapai itu lanjut dia, memang pemerintah provinsi Bali memiliki program khusus, didukung oleh infrastruktur melalui ekonomi karthi Bali, dengan program unggulan yakni Bali Hijau. Yakni ada energi bersih, pengelolaan sampah, sistem keamanan lingkungan yang berbasis desa adat.
“Di Bali desa adat ini sangat kental. Demikian juga dalam penerapan energi bersih Bali, lebih banyak melibatkan desa adat. Kita punya budaya komunal yang khusus di Bali. Inilah yg harus dimanfaatkan, karena Bali ini pulau kecil, yang sumber daya alamnya tidak terlalu banyak. Sehingga energi surya menjadi alternatif,” katanya belum lama ini.
Lebih lanjut menurutnya, dengan program energi bersih secara nasional, tentu apa yang dilakukan di Bali merupakan gayung bersambut. Pasalnya, untuk konsumsi energi di Bali, rata-rata lebih besar dibandingkan secara nasional. Hal itu karena di Bali yang merupakan kawasan pariwisata.
Untuk itu, praktek pemanfaatan energi bersih di Bali sangat penting dilakukan, seperti penerapan PLTS atap. Dengan target Bali menjadi pariwisata yang hijau yang ramah lingkungan, di 2023 akan digenjot pemanfaatan PLTS atap di fasilitas pariwisata untuk mewujudkan green energy ini.
Sementara itu, apresiasi terkait upaya mewujudkan Bali Hijau lewat penggunaan EBT juga disampaikan pengamat lingkungan, Dr. I Made Sudarma, M.S. Dikatakan, hal ini sejalan dengan konsep Tri Hita Karana yang menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan.
Upaya pembangunan rendah karbon menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan rendah emisi dan ekonomi hijau.
Apalagi, dikatakan bahwa dampak Covid-19 sangat dirasakan di berbagai daerah, terutama Provinsi Bali yang sumber pendapatan bertumpu pada sektor pariwisata.
Untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi daerah, di samping mengembalikan perekonomian juga tetap memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan melalui build back better. Pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kegiatan bidang ekonomi. Seperti, lapangan kerja hijau, investasi hijau, dan pertumbuhan ekonomi hijau.
Pada bidang sosial, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap pandemi, perubahan iklim, dan bencana serta di bidang lingkungan adanya penurunan emisi dapat mencegah kepunahan biodiversitas, dan perlindungan kawasan hutan. (Diah Dewi/balipost)
