DENPASAR, BALIPOST.com – Pelaksanaan pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan program pemerintah. Karena itu, peran masing-masing lembaga di desa harus menjadi perhatian bersama, sehingga semua fungsi bisa berjalan maksimal. Termasuk di dalamnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi sangat penting dalam proses pemerintahan desa. Untuk itu, penting dipikirkan untuk memberikan insentif bagi mereka yang menjadi BPD.
Usulan ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Denpasar, I Made Sukarmana, SH., Minggu (4/12). Dikatakan, peran anggota BPD di setiap desa sangat penting. Tugas-tugas yang mereka emban cukup berat dalam menunjang kelancaran proses pemerintahan di desa. Program yang dibuat desa juga tidak lepas dari campur tangan para anggota BPD ini. “Karena itu, saya melihat perlu adanya perhatian pemerintah yang lebih bagi mereka yang ditugaskan sebagai BPD,” kata politisi Demokrat dari Br. Bun, Dangin Puri ini.
Menurut Sukarmana sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD sangat strategis. Misalnya saja, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama perbekel. Menampung aspirasi dari masyarakat serta bertugas mengawasi kinerja perbekel. “Ini sama fungsinya dengan lembaga legislatif, sangat penting,” ujar anggota dewan tiga periode ini.
Selain itu, dalam hal biaya operasional BPD, secara jelas sudah diatur dalam Pasal 55 UU Desa. Dana yang diberikan kepada mereka untuk operasionalnya bersumber dari APBDes. Kemudian pada Pasal 66 juga disebutkan mereka berhak mendapat tunjangan. “Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan mereka biaya operasional. Baik secara kelembagaan maupun pribadi masing-masing anggota,” katanya.
Disebutkan, anggota BPD merupakan perwakilan masyarakat yang diusulkan dari masyarakat sendiri. Posisinya sangat strategis dan memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Karena itu, Sukarmana berharap pemerintah harus memberikan mereka insentif yang jelas untuk menunjang kinerja mereka. (Asmara Putera/Balipost)
