BANGLI, BALIPOST.com – Kabupaten Bangli memiliki 32.965 KK (99.398 jiwa) yang masuk kategori miskin. Angka itu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) per November 2022.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Bangli lebih banyak mengandalkan progam dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Ida Ayu Yudi Sutha dikonfirmasi mengakui hal itu. “Sebagian besar program pengentasan kemiskinan masih mengandalkan pusat,” ujarnya, Senin (12/12).
Dia mencontohkan salah satu program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat yakni PKH (program keluarga harapan). Sementara program pengentasan kemiskinan yang murni digulirkan pihaknya di Dinas Sosial Bangli terbatas.
Salah satunya yakni program pelatihan keterampilan bagi KK miskin dan penyandang disabilitas. Pada 2022, Dinsos Bangli hanya menganggarkan Rp 15 juta untuk program pelatihan keterampilan tersebut.
Dengan anggaran yang terbatas itu jumlah KK miskin yang diberi pelatihan hanya sekitar 10 orang. Dalam rangka pemberdayaan KK miskin dan penyandang disabilitas, Yudi Sutha mengaku pihaknya juga memanfaatkan program pelatihan keterampilan dari pemerintah pusat.
Selama ini sudah ada beberapa KK miskin yang dikirim Dinsos Bangli untuk mengikuti pelatihan seperti spa, menjahit dan barista. “Tempat pelatihannya itu semacam UPTDnya Kementerian Sosial. lokasinya ada di Tabanan. Tiap tahun ada beberapa KK miskin yang kita kirim untuk ikut pelatihan,” ujarnya.
Menurutnya pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan efektif untuk pengentasan kemiskinan. Dengan pelatihan mereka bisa punya keterampilan untuk bekerja maupun membuka usaha sendiri.
Namun demikian diakui jumlah warga miskin yang berminat ikut pelatihan sedikit. Tahun ini hanya ada empat orang yang dikirim Dinsos untuk ikut pelatihan tersebut. (Dayu Swasrina/balipost)