DENPASAR, BALIPOST.com – Setiap tahun, optimalisasi serapan anggaran terus digenjot agar perputaran ekonomi dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Bali. Namun dari sembilan kabupaten/kota dan provinsi di Bali, realisasi penyerapan anggarannya bervariasi.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, belum lama ini, serapa anggaran terendah adalah di Kabupaten Tabanan yaitu 95,31% dari pagu Rp1,2 triliun, serapannya Rp1,1 triliun. Tujuh pos anggaran di Kabupaten Tabanan, yang tidak mencapai 100% yaitu pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang serapannya hanya 62,79% dan DAK non fisik serapannya hanya 89,89%.
Sedangkan pos anggaran lain seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan
Dana Desa serapannya 100% bahkan ada yang di atas 100% yaitu DBH Pajak.
Sementara kabupaten dengan serapan tertinggi adalah Kabupaten Klungkung mencapai 98,11% dari pagu Rp754 miliar, terserap Rp739 miliar. Provinsi Bali dengan pagu tertinggi yaitu Rp 2,1 triliun, mampu menyerap 97,82%, pagu terendah adalah Kabupaten Badung yaitu Rp766 miliar dengan serapan 95,89%.
Teguh menambahkan di 2023, Bali diprediksi mendapat alokasi anggaran antara Rp 21,8 triliun hingga Rp 36,8 triliun. Perkiraan alokasi tersebut disalurkan untuk belanja transfer ke daerah sebesar Rp 10,93 triliun, naik Rp 273 miliar dari 2022, belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp 10,951 triliun dan belanja subsidi untuk Bali Rp 15,01 triliun.
Dengan kondisi ketidakpastian perekonomian global, pengalokasian anggaran yang baik akan menjaga stabilitas ekonomi negara. Namun ada sejumlah kewaspadaan yang perlu diperhatikan, yang terlihat dari pengalokasian anggaran.
Untuk mengatasi adanya ketidakpastian yang masih tinggi akibat pandemi COVID-19, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta ancaman resesi di tahun ini di Bali, belanja APBN difokuskan pada fungsi-fungsi perlindungan sosial, yang dialokasikan Rp 20,83 miliar, fungsi kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,199 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,069 triliun dan fungsi pertahanan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,241 triliun.
Sedangkan untuk mendukung kinerja positif perekonomian di Bali, belanja APBN difokuskan pada fungsi-fungsi ekonomi yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,596 triliun, fungsi pariwisata dan budaya dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar, dan fungsi pendidikan dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Pemerintah tahun ini fokus menggunakan anggaran belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melakui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM Unggul dan produktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN dan penguatan hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan memajukan perekonomian di daerah serta mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024. (Citta Maya/balipost)
