JAKARTA, BALIPOST.com – Pembangunan Bandara Bali Utara sudah 7 tahun atau sejak 2016 berproses. Namun hingga kini belum ada kejelasan.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memfasilitasi Rapat Koordinasi terkait pembangunan Bandara Bali Utara, di Ruang Rapat DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/3). Hadir dalam rapat koordinasi Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Iwan Erwanto, Direktur PT BIBU, Agus Sujono, Nyoman Shuida dan David Irwan serta Corporate Secretary PT BIBU Artha Bangun.
Hadir juga para tokoh adat Bali, Raja Klungkung Ida Dalem Semara Putra, AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Puri Singaraja, Buleleng) dan AA Ngurah Kakarsana (Penglingsir Puri Blahbatuh, Gianyar).
Dari Kementerian Perhubungan hadir Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara, Nafhan Syahroni dan Kabag Perencanaan Dirjen Hubungan Udara, Feby Oki.
Ketua DPD RI didampingi pimpinan Komite II yang juga anggota DPD RI dari Lampung, Bustami Zainudin, Anggota DPD dari Bali Made Mangku Pastika dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Togar M. Nero dan Brigjen Pol Amostian.
LaNyalla menjelaskan pihaknya merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai tugas utama mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah dalam kebijakan dan regulasi dalam tataran nasional. “Kami menerima aspirasi dari daerah terkait rencana pembangunan bandara internasional Bali Utara yang sampai sekarang belum juga terealisasi,” katanya dikutip dari rilis yang diterima.
Direktur PT BIBU, Iwan Erwanto mengharapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera memutuskan penetapan lokasi bandara. “Suka tidak suka, atau fardhu ain kalau saya menyebutnya, bandara di Bali Utara harus ada. Makanya kami berharap Pemerintah segera menurunkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,” ujarnya.
Bahwa, lanjutnya, Bali membutuhkan bandara baru untuk melengkapi Bandara Ngurah Rai yang letaknya di selatan Pulau Bali. “Keberadaan Bandara akan mengungkit perekonomian di sekitarnya. Artinya pembangunan bandara di Bali utara sudah pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Satu hal lagi yang ditekankan Iwan, pihaknya sudah siap membangun dengan pendanaan dan segala kelengkapannya. Bahkan pihaknya yakin dalam 3 tahun bisa selesai.
“Keberadaan Bandara Bali utara sudah mendapatkan persetujuan dari para stakeholder di daerah, termasuk para Penglingsir dan masyarakat adat. Mereka bahkan sukarela menyerahkan tanahnya untuk dikerjasamakan dengan PT BIBU. Artinya tidak ada penolakan warga. Selain itu, secara pembiayaan kami siap. Tidak memakai APBN. Tetapi kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemerintah?” tanyanya.
Senator asal Bali, Made Mangku Pastika meminta agar tidak ada unsur lain apalagi politis dari rencana pembangunan bandara Bali Utara. Sebab secara persyaratan semua sudah dilengkapi oleh PT BIBU.
Sementara itu Sekretaris Dirjen Hubungan Udara, Nafhan Syahroni mengatakan Bandara Internasional Bali Utara sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2020. Namun tahun 2022 dicoret. “Pencoretan dilakukan karena bandara ini tidak akan selesai hingga 2024 sehingga dikhawatirkan akan menjadi proyek mangkrak,” katanya.
Namun, bukan berarti proyeknya tidak akan dikerjakan. Artinya Bandara di utara Bali ini akan terus berjalan. “Sebab Pemerintah tetap berkeyakinan Bali butuh bandar udara tambahan untuk melengkapi Ngurah Rai,” jelasnya. (kmb/balipost)
