Oleh Agung Kresna
Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia terlambat dalam membangun transportasi massal berupa kereta api di kota-kota besar Indonesia. Hal ini dinyatakan Presiden Joko Widodo saat peresmian Depo Maros Kereta Api jalur Makassar – Parepare di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sistem transportasi massal, kereta api merupakan hal yang sangat mendasar untuk dibangun; guna penghubung antarkota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia. Transportasi massal memiliki peran penting agar masyarakat tidak berbondong membeli kendaraan pribadi yang menjadi penyumbang terbesar menciptakan kemacetan di berbagai kota Indonesia.
Kota Jakarta yang sudah memiliki sistem transportasi massal terintegrasi (utamanya yang berbasis rel, seperti : KRL/Kereta Rel Listrik – MRT/Mass Rapid Transit – LRT/Light Rail Transit) dianggap terlambat 30 tahun dari yang seharusnya. Berbagai kota besar dunia bahkan sudah mulai membangun transportasi massal berbasis rel sejak tahun 1930-an. Selama ini jaringan transportasi massal kereta api masih didominasi oleh kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pembangunan jalur kereta api Makassar – Parepare sendiri merupakan proyek pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Makassar sampai dengan Manado di Sulawesi Utara.
Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia juga sudah seharusnya memiliki layanan transportasi massal berupa kereta api. Moda transportasi ini biasanya dipilih karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan moda transportasi massal lainnya. Utamanya dalam hal ketepatan waktu dan kenyamanan bagi penumpangnya. Dalam hal infrastruktur transportasi, saat ini Bali sudah memiliki jaringan jalan yang mengelilingi Pulau Bali; meskipun Bali memiliki luasan tidak terlalu besar (5.636,66 km2). Bali juga akan memiliki jaringan jalan tol yang menghubungkan Gilimanuk – Mengwi. (Dalam jangka panjang akan berlanjut hingga Gianyar dan Pelabuhan Padangbai).
Sementara dalam menyediakan sarana transportasi umum, Bali saat ini juga sudah memiliki armada bus Trans Dewata. Sarana transportasi ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Kementerian Perhubungan, dengan area layanan dalam kawasan aglomerasi perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Layanan bus Trans Dewata menggunakan pola buy the service, sehingga operator bus dapat memberikan layanan maksimal dan kenyamanan tersendiri bagi para penumpangnya. Sehingga tidak terjadi kebut-kebutan antararmada bus dalam rangka mencari penumpang, sebagaimana sering dikeluhkan pengguna angkutan kota selama ini.
Sejarah perkeretaapian di Indonesia sendiri berawal ketika dilakukan pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang – Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen; oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1864. Sementara layanan jalur kereta api yang pertama mulai dibuka pada 10 Agustus 1867, dengan rute Semarang – Tanggung sepanjang 26 kilometer. Layanan ini diprakarsai oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorweg – Maatschappij (NIS-M). Hingga tahun 1873 tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah berhasil dihubungkan.
Kehadiran Kereta Api Lingkar Bali nantinya akan menjadi pemicu pemerataan pertumbuhan wilayah Bali hingga ke pelosok. Karena akan terjadi distribusi logistik produk lokal Bali (hasil perkebunan, pertanian, industri kreatif), serta wisatawan; secara masif, massal, murah, terjadwal, dan nyaman ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Pulau Bali. Pembangunan infrastruktur jaringan kereta api memang membutuhkan investasi yang besar. Namun dalam hal ini jaringan infrastruktur dapat disiapkan oleh pemerintah, sedangkan operator kereta apinya bisa dari kalangan swasta. Sebagaimana pemerintah menyiapkan bandar udara, sementara penerbangannya dilakukan oleh maskapai penerbangan swasta.
Penulis, Arsitek, Senior Researcher pada Centre of Culture & Uran Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar
