JAKARTA, BALIPOST.com – Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar 400,1 miliar dolar AS atau menurun dibandingkan posisi ULN Januari 2023 senilai 404,6 miliar dolar AS.
“Perkembangan ini disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (14/4).
Secara tahunan, posisi ULN Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen (year on year/yoy), lebih dalam daripada kontraksi dua persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Erwin menuturkan, ULN pemerintah pada Februari 2023 tercatat 192,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,3 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari 2,5 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 4,4 persen(yoy) pada Februari 2023.
Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Dukungan tersebut mencakup, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,4 persen). “Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, posisi ULN swasta pada Februari 2023 senilai 198,6 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya 201,0 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,7 persen (yoy) pada Januari 2023 menjadi 3,4 persen (yoy) pada Februari 2023.
Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 6,2 persen (yoy) dan 2,7 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta. “ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta,” tuturnya.
Ia mengatakan ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,9 persen, sedikit menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,3 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Kmb/Balipost)
