AMLAPURA, BALIPOST.com – Reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan di bawah kepemimpinan Dana-Dipa, sukses mengantarkan Pemkab Karangasem meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan opini WTP yang kedelapan kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI.
Penyerahan WTP ini dilaksanakan oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satriya Perwira, SE, MM, Ak,CA, JSFA di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Selasa (9/5) yang diterima langsung oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana didampingi Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika.
Bupati Karangasem, I Gede Dana, menyampaikan terima kasih kepada BPK-RI atas penghargaan tersebut. Atas capaian ini, pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh OPD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem yang telah bekerja keras dan teguh menjalankan prinsip clean governance, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik, cermat dan akuntable.
“Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemda Karangasem terkait opini WTP yang kami raih selama delapan kali berturut-turut. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kami,” ujar Gede Dana.
Menurut Gede Dana, opini WTP dari BPK RI ini merupakan harapan bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Karangasem sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang bersih. Tentunya, pencapaian tersebut juga telah melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.
“Ke depan ini prinsip-prinsip bersih dan akuntable serta kecermatan dalam mengelola keuangan dan aset daerah ini diharapkannya bisa terus dipertahankan oleh masing-masing Kepala OPD. Maka dari itu, ke depannya saya mengharapkan agar seluruh Kepala OPD juga diminta agar terus melakukan inovasi dan melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian internal Pemda serta menindak lanjuti apa yang menjadi temuan BPK,” paparnya.
Dia menjelaskan LHP BPK ini berisikan informasi yang begitu sarat dan kaya akan informasi mengenai tata kelola dan penatausahaan sumber daya yang ada. Oleh karenanya, informasi yang kaya ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.
Begitu pula terhadap temuan-temuan yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Anggaran 2022. “Hal ini menjadi komitmen saya dan jajaran untuk menindaklanjutinya dalam waktu segera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pihaknya meminta agar seluruh aparat di Pemkab Karangasem senantiasa meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Saya juga mengharapkan peran lebih dan kerja keras dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadhi,” pintanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satriya, mengungkapkan, kalau pihaknya sangat mengapresiasi kerja keras Pemkab Karangasem bersama DPRD Kabupaten Karangasem, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
“Kami ucapkan terima kasih karena menyerahkan LKPD tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaannya dapat kami serahkan kembali dengan cepat. Dan kita ingin Pemkab Karangasem terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya. (Adv/balipost)
