JAKARTA, BALIPOST.com – Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 522,7 triliun sampai 30 April 2023 atau mencapai 23,3 persen dari pagu, yang terdiri dari Rp 257,7 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga serta Rp 265 triliun belanja non kementerian dan lembaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Senilai Rp 274,4 triliun atau 52,5 persen dari realisasi belanja pemerintah pusat tersebut disalurkan secara langsung untuk masyarakat. “Dari Rp522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9 persen secara tahunan, senilai Rp274,4 triliun dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (22/5).
Pemerintah pusat menyalurkan belanja untuk masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total Rp14,4 triliun, kartu sembako untuk 18,2 juta KPM dengan total Rp15,8 triliun, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta jiwa senilai Rp15,4 triliun.
Selanjutnya, pemerintah menyalurkan untuk bidang pendidikan senilai Rp4,5 triliun untuk 8 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar, senilai Rp5,7 triliun untuk 688,3 ribu mahasiswa melalui Program KIP Kuliah, senilai Rp5,1 triliun untuk 4,4 juta siswa sekolah di bawah Kementerian Agama, dan senilai Rp1,08 triliun melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk 192 PTN.
“Pemerintah juga mendukung masyarakat yang terkena bencana melakukan pembangunan kembali, misalnya untuk 42,4 ribu rumah korban terdampak bencana Cianjur dimana pemerintah mengalokasikan Rp1,2 triliun,” imbuhnya.
Pemerintah juga menyalurkan Rp34,4 triliun untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur seperti sarana pendidikan, jalan, dan jembatan.
Sementara untuk sektor pertanian, senilai Rp274,4 miliar bantuan benih dan pupuk telah disalurkan bagi 53,69 hektar setara lahan pertanian, senilai Rp69,9 miliar untuk alsintan, Rp28,5 miliar untuk bantuan pengadaan ternak, dan Rp12,5 miliar untuk bantuan benih ikan, kepiting, dan udang.
Melalui non kementerian dan lembaga, pemerintah menyalurkan berbagai subsidi, seperti subsidi listrik senilai Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi 4,39 juta BBM senilai Rp5,2 triliun, dan subsidi 2 juta metrik ton LPG kg senilai Rp21,6 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Kartu Prakerja dengan total Rp804,2 miliar untuk 182,6 ribu peserta dan subsidi untuk 50,3 ribu unit perumahan senilai Rp204,1 miliar. (Kmb/Balipost)
