SINGARAJA, BALIPOST.com – Selama satu periode membangun Bali, gagasan Gubernur Bali diapresiasi berbagai kalangan. Pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur Koster dirasa sangat Komprehensif. Bahkan dalam visi misinya bersama wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ini sangat terlihat memperjuangkan Bali secara sekala niskala.
Kebijakan terkait desa adat di bawah kepemimpinan Gubernur Koster dan Wagub Cok Ace tersebut diapresiasi Majelis Desa Adat Buleleng dan Gianyar.
Petajuh 2 Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng, Nyoman Darmawartha , menjelaskan sejumlah kebijakan yang digarap Gubernur Koster bersama Wakil Gubernur Cok Ace patut diacungi jempol. Pasalnya kepemimpinan Koster–Ace saat ini dinilai membangun Desa Adat di Bali Seutuhnya.
Kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang ditujukan untuk menjaga dan mengukuhkan desa adat pula dirasa sangat tepat. Payung hukum ini dinilai mampu menjadi benteng perlindungan adat, seni, tradisi dan budaya Bali.
“Kiprah Gubernur saat ini sangat luar biasa, membangkitkan jati diri Desa Adat di Bali melalui pola semesta berencana baru pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali saat ini. Inipun akan menjadi modal untuk menjadi benteng utama di Desa Adat,” ungkap Darmawartha.
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar Drh. Anak Agung Gde Alit Asmara, mengatakan dalam pemberdayaan desa adat, Gubernur Bali Wayan Koster memperkuat tiga pokok unsur penting yang ada di desa adat. Unsur Parahyangan melalui Pergub perlindungan pretima, bantuan di bidang regulasi dalam perda aturan turunan terkait desa adat.
Dijelaskannya, di bidang pawongan dan palemahan, Gubernur Koster memberikan bantuan keuangan untuk desa adat Rp300 juta setiap tahun. Ini termasuk MDA dibantu sarana dan prasarana termasuk perkantoran.
Pemerintah Provinsi Bali juga telah melakukan penataan dalam bentuk regulasi tentang aksara Bali, pemurnian tentang berpakaian adat sesuai dengan pakem di Bali.
Gubernur Koster sebagai pemimpin Bali dinilai Darmawartha, betul-betul konsisten dalam memuliakan desa adat dan mengangkat taksu-nya Bali dengan landasan Tri Hita Karana. Kepemimpinannya saat ini pula, telah memfasilitasi pembangunan gedung MDA Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, MDA Buleleng tidak memiliki gedung yang representatif.
“Dengan fasilitas yang sudah diberikan, sudah barang tentunya akan kita barengi dengan kinerja di Desa Adat. Bagaimana visi misi Nangun Sat Kerthi Loka Bali ini benar–benar terlaksana di 169 desa adat yang di Kabupaten Buleleng,” kata Darmawartha.
Menurutnya, di kepemimpinan Koster – Ace, desa adat di bali terasa istimewa. Pasalnya berbagai terobosan–terobosan khususnya yang berkaitan dengan Desa Adat dilaksanakan bahkan sangat diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali saat ini.
“Keberadaan Desa Adat sejatinya sudah ada sejak abad ke 8. Baru di periode ini, desa adat sangat diperhatikan bahkan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini yang sangat Istimewa bagi kami di MDA Kabupaten Buleleng,” terangnya.
Dengan berbagai program dan inovasi yang dilakukan oleh Gubernur Koster, sudah selayaknya diberi ruang untuk melanjutkan programnya.
Sementara itu, Alit Asmara memaparkan, Pemerintah Provinsi Bali juga turut membantu perbaikannya sarana prasarana di desa adat. Salah satunya jalan raya yang menunjang perekonomian di desa adat. Ini juga termasuk adanya aturan BUPDA untuk menopang kegiatan usaha di desa adat sehingga ke depan mampu mandiri secara ekonomi.
Alit Asmara menekankan Gubernur Koster bisa mengarahkan desa adat berdaulat di bidang politik yang sifatnya otonom masyarakat hukum adat berkebudayaan Bali. “Menata Bali terutama menyangkut pemurnian alam Bali beserta isinya,” ucapnya.
Ditekankannya, secara umum Gubernur Koster telah melakukan penataan Pura Besakih, pembangunan pusat kebudayaan di Klungkung, perbaikan jalan /pembuatan shortcut, pembuatan dermaga di sejumlah penyeberangan Bali agar transportasi lancar. Ini dengan berpedoman kepada nilai kearifan lokal Bali. “Ini dengan memuliakan alam beserta isinya agar Bali dengan desa adatnya tetap ajeg,” tegas Ketua MDA Kabupaten Gianyar. (kmb/balipost)
