AMLAPURA, BALIPOST.com – Berbagai upaya telah dilakukan selama Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali guna mendukung angka kemiskinan nol persen sesuai target capaian Haluan Pembangunan Bali Masa Depan (HPBMD), 100 Tahun Bali Era Baru. Karangasem memiliki tiga langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut, sementara Buleleng melakukan pemetaan agar bantuan tepat sasaran.
Saat ini, guna menekan angka kemiskinan nol persen pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, Karangasem melakukan beberapa terobosan guna mempercepat penekanan angka kemiskinan tersebut di Bumi Lahar.
Bupati Karangasem, I Gede Dana, mengungkapkan, untuk terus menekan angka kemiskinan nol persen pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, Karangasem telah melakukan berbagai terobosan. Yakni, penguatan pangan, peningkatan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan. Pasalnya, dengan percepatan penyelesaian visi misi Pemkab Karangasem, seperti penguatan pangan dengan meningkatkan kualitas pertanian, maka nantinya akan dapat mendorong sektor UMKM.
Gede Dana mengatakan, selain itu pihaknya juga terus meningkatan kualitas pendidikan dan memberikan layanan kesehatan yang memadai. Termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan mempermudah berinvestasi di Karangasem. Dia menilai, dengan program tersebut akan lebih cepat mampu menurunkan kemiskinan di Karangasem.
“Kita juga telah memberikan banyak sekali bantuan bibit, pupuk, alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani. Termasuk dengan memperkuat pembangunan di desa dengan memberi ADD ke desa dinas dari 10% menjadi 12,5%, bantuan ke desa adat naik sampai 100%, begitu juga bantuan ke banjar adat juga naik 100%,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk menghapus sasaran tingkat kemiskinan ekstrem pihaknya menyalurkan tiga program strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Masyarakat diberikan bantuan lewat program keluarga harapan, program sembako, program Indonesia pintar, BLT Desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, Top Up bansos regular, bantuan beras, bantuan disabilitas dan lanjut usia,pemasangan listrik gratis,subsidi listrik subsisdi elpiji,serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Selain itu juga, kita berupaya untuk meningkatan pendapatan masyarakat melalui program padat karya,padat karya tunai, kartu pra kerja, program vokasi dan pelatihan,peningkatan kapasitas UMKM pendampingan usaha, serta kredit Usaha Rakyat (KUR). Termasuk program penurunan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan. Infrastruktur sanitasi air minum, pembangunan dan peningkatan sarana transportasi dan pembangunan infrasturktur jalan,” jelas Gede Dana.
Sebelumnya, Wakil Bupati Karangasem I Wayan Artha Dipa, mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan itu, diperlukan inovasi serta terobosan oleh semua pihak dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Mulai dari penguatan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, Pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, peningkatan ketahanan bencana didukung infrastruktur yang memadai.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini telah melakukan pemetaan terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem di Buleleng. Bahkan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terus berupaya menyusun program–program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Tercatat pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem terdapat 10.132 keluarga, sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrim menurun ke 5.314 keluarga. Data tersebut diperoleh melalui pemetaan yang dilakukan pada kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana ditemui Senin (17/7) menuturkan pemerintah telah memiliki strategi guna menekan kemiskinan ekstrem ke angka nol pada tahun ini yaitu dengan melakukan pemetaan yang akurat sehingga program bantuan disalurkan secara tepat sasaran.
“Dari pemetaan menghasilkan data yang akurat terkait keluarga yang berada dalam garis kemiskinan ekstrem. Data tersebut dijamin akurat by name by address sehingga memudahkan penyaluran program bantuan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan,” ungkap Lihadnyana.
Lihadnyana menambahkan, ada 3 program pengentasan kemiskinan yang akan terealisasi tahun ini. Pertama, bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga atau keluarga miskin ekstrem. Kedua, program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku UMKM. Ketiga, yakni program langsung dan tidak langsung terintegrasi di instansi pemerintah lingkup Pemkab Buleleng.
“Contoh, ada keluarga yang memiliki penghasilan namun memiliki rumah tidak layak huni, keluarga lainnya memiliki rumah yang cukup layak namun tidak memiliki penghasilan. Nah ini masing-masing memerlukan jenis program bantuan yang berbeda,” jenisnya.
Lihadnyana menambahkan, pihaknya saat ini melibatkan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan kebutuhan pada masing-masing keluarga dengan kemiskinan ekstrem tersebut. Misalnya, bedah rumah difasilitasi oleh Dinas Perkimta, bantuan pendidikan difasilitasi oleh Disdikpora, dan jaminan kesehatan difasilitasi oleh Dinkes.
“Jadi, hampir semua perangkat daerah ditugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Selain itu, peranan seluruh pemerintah desa dan kelurahan tentunya dilibatkan dalam pendataan tersebut. Pada momen-momen penting seperti musyawarah desa, Lihadnyana meminta Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa melakukan pendampingan dalam pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (Eka Parananda/Nyoman Yudha)
