BANGLI, BALIPOST.com – Sehari setelah menerima aspirasi sejumlah warga yang menolak rencana investor membangun fasilitas wisata di kawasan taman wisata alam (TWA) Gunung Batur, Kintamani, DPRD Bangli, Selasa (25/7) menggelar rapat dengan mengundang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan PT Tanaya Pesona Batur. Dalam rapat itu, pihak perusahaan menyampaikan sejumlah rencana pembangunan yang akan dilakukan.
Di lahan yang sudah diizinkan kementerian terkait, perusahaan tersebut akan membangun sejumlah fasilitas wisata dengan konsep ekowisata, tanpa mengubah tekstur dan kontur alam. Adapun fasilitas yang akan dibangun berupa tempat pemandian air panas, amphiteater untuk pergelaran seni, glamping, penginapan dan fasilitas lainnya. Dipastikan banyak tenaga kerja yang akan terserap nantinya.
Direktur PT Tanaya Pesona Batur Ida Bagus Putu Agastya mengatakan dari lahan seluas 85,66 hektar yang diijinkan oleh kementerian, pihaknya hanya bisa memanfaatkan 10 persen untuk sarana usaha. Dalam mengembangkan usaha di kawasan TWA, pihaknya diwajibkan melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan sosial.
Karena itu pihaknya akan berkolaborasi dengan Desa Adat Batur yang selama ini sudah lebih dulu membangun usaha di sana. Serta masyarakat yang turun-temurun tinggal dan menggarap lahan di kawasan tersebut.
Agastya juga mengatakan pihaknya akan mengelompokan lahan pertanian yang digarap warga ke dalam satu areal. Lokasinya saat ini sedang disiapkan.
Sesuai data BKSDA, ada 47 KK menggarap lahan di areal 85,66 hektare tersebut. Total luas lahan pertanian yang digarap warga sekitar 3,7 hektar dan lokasinya menyebar.
Dia menyebut sebagian besar warga di kawasan itu sudah sepakat lahannya dipindah ke areal yang disiapkan. Pihaknya pun memastikan warga tidak perlu khawatir kesusahan mencari sumber mata air untuk pertanian. Sebab semua dirancang perusahaan.
Selain mengelompokan lahan pertanian, PT. Tanaya juga akan menyiapkan sarana UMKM bagi warga di kawasan itu supaya bersih dan tertata. Terkait beberapa rencana tersebut, pihaknya mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan sosialiasi ke warga melibatkan pemerintah desa dinas dan desa adat di kawasan itu.
Namun demikian belum semua warga yang tinggal di sana menerima rencana tersebut.
Menanggapi penjelasan tersebut, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mengingatkan kepada PT Tanaya agar poin yang menjadi kesepakatan antara investor dengan warga nantinya dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja sama. Kata Suastika, Bangli butuh investasi, tapi tidak boleh mengabaikan dampak sosial. Supaya warga memahami betul soal rencana pembangunan itu Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles mengingatkan PT Tanaya lebih gencar melakukan sosialisasi. (Dayu Swasrina/balipost)
