DENPASAR, BALIPOST.com – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024, Polda Bali menggelar deklarasi damai peserta pemilu dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG) Mapolda, Denpasar, Jumat (18/8). Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra menyampaikan suhu politik di beberapa daerah di Indonesia terpantau mulai meningkat.
Oleh karena itu Polda Bali dan jajarannya melaksanakan berbagai upaya antisipasi diantaranya pemataan daerah rawan yang berpotensi terjadinya konflik sosial. “Semakin dekatnya waktu pemilihan membuat para peserta pemilu makin gencar mencari dukungan dari masyarakat. Gencarnya para kontestan pemilu ini ternyata memunculkan beberapa permasalahan seperti hoax atau berita bohong yang menyerang pihak tertentu maupun isu SARA serta politik identitas yang berpotensi dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Kapolda Putra saat memberi sambutan.
Oleh karena itu, lanjut Kapolda asal Tabanan ini, untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif menjelang Pemilu Serentak 2024, diperlukan upaya kolaborasi dan strategi komprehensif dari berbagai pihak dalam pengamanan. “Sebagai informasi pelaksanaan berbagai upaya mulai dari upaya preemtif dan preventif seperti melakukan mapping kelompok dan tokoh politik yang berpotensi melakukan politik identitas, update dinamika politik, parpol dan relawan, pemataan daerah rawan yang berpotensi terjadinya konflik sosial,” tegasnya.
Selain itu melakukan patroli sambang, menyiapkan perencanaan pengamanan dan mengantisipasi meningkatkan eskalasi situasi politik. Disamping itu pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu dan kejaksaan. “Astungkara sampai saat ini situasi kamtibmas Bali relatif aman dan kondusif. Hal tersebut tentunya berkat sinergitas dan upaya bersama dari unsur TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” kata jenderal bintang dua ini.
Deklarasi tersebut dihadiri Forkopimda Provinsi Bali diantaranya Wakil Gubernur Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. dan perwakilan dari 18 partai politik. (Kerta Negara/balipost)
