JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan penyesuaian harga batas atas beras operasi pasar, yang dinamakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) dari Rp9.450 menjadi Rp10.900 per kg mulai 1 September 2023 guna meningkatkan gairah petani untuk menanam padi.
“Pemerintah atas arahan Bapak Presiden, menaikkan harga beras kurang lebih 20 persen. Dengan menaikkan harga beras 20 persen, Pak Presiden mengharapkan petani dapat merasakan gairah untuk menanam padi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat meninjau ketersediaan beras SPHP di wholesale kawasan Pasar Rebo, Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (8/9).
Arief menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama ingin menyesuaikan harga beras SPHP lantaran adanya kenaikan biaya produksi sejak akhir tahun lalu.
Ia merinci kenaikan mulai dari harga sewa lahan, harga benih, harga pupuk dan kenaikan BBM pada September-Oktober tahun lalu.
Bapanas bahkan telah menyiapkan aturan Badan Pangan mengenai penyesuaian SPHP. Namun, Presiden Jokowi secara khusus meminta agar penyesuaian harga dilakukan belakangan karena saat itu harga beras di tingkat konsumen masih mahal.
“Yang dilakukan pemerintah waktu itu menaikkan harga GKP (gabah kering panen) menjadi Rp5.000 per kg artinya pembelian Bulog Rp5.000. Kemudian harga beli (beras) Rp8.300 dinaikkan menjadi Rp9.950 per kg. Tapi, Bapak Presiden sampaikan nanti ya, supaya penyesuaian belakangan dulu aja,” ucapnya.
Penyesuaian harga beras operasi pasar kualitas premium harga medium tersebut, lanjut Arief, juga didasarkan pada harga GKP yang saat ini telah menyentuh harga berkisar Rp6.500 hingga Rp7.300 per kg.
“Hari ini agak sulit mencari beras medium Rp10.900, kenapa? Karena harga GKP rata-rata di atas Rp6.500, ada yang Rp7.000 ada yang Rp7.300 per kg. Sehingga, Bapak Presiden memerintahkan langsung dalam ratas tentunya kepada Badan Pangan Nasional, Dirut Bulog, untuk mulai melepas cadangan pangan pemerintah,” jelasnya.
Kendati ada penyesuaian harga pada beras yang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) itu, Arief menekankan bahwa pihaknya telah mengkaji terlebih dahulu mengenai dampak yang bisa ditimbulkan termasuk inflasi.
“Pertimbangannya antara harga petani, harga di konsumen, keduanya harus baik. Tapi, jika harga GKP di atas Rp7.000, memang terlalu tinggi. Kalau masih Rp6.000, teman-teman penggiling padi masih bisa kerja, tapi untuk medium sudah tidak bisa. Ini adalah kesetimbangan baru,” tegas dia.
Dirut Bulog Budi Waseso menegaskan, dari awal tahun hingga hari ini Bulog telah menggelontorkan sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia melalui pedagang pengecer dan juga ritel-ritel modern.
Bulog juga sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran bahwa penyaluran beras SPHP harus berjalan lancar sepanjang tahun. (Kmb/Balipost)
