MANGUPURA, BALIPOST.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung yang tinggi terhadap pembangunan desa tidak hanya ditunjukkan dengan gelontoran dana yang sangat besar ke desa, tetapi sejalan dengan itu secara rutin dilaksanakan peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa, juga lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, LPM, dan karang taruna. Sarana dan prasarana kantor desa juga sebagian besar telah diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini untuk mendukung perubahan fenomena dari membangun desa menjadi desa membangun, yang dalam hal ini masyarakat desa secara mandiri membangun desanya sendiri. “Saya mau PPNSB 100 persen dilakukan di Badung, mulai anggaran perubahan APBD 2023 dan anggaran induk APBD 2024 ini harus disinergikan dengan baik. Sehingga betul-betul bisa mengikuti arahan Bapak Presiden mewujudkan desa membangun di Kabupaten Badung. Dan saya sudah polakan insentif desa untuk anggaran program. Untuk itu, saya ingin Bapak/Ibu berinovasi. Kita harus melihat potensi desa, infrastruktur desa, dan SDM. Setelah tata kelola pemerintahan desa ini berjalan baik, nanti kita akan fokus pada pembangunan BUMDes, karena BUMDes saat ini kurang optimal,” ujar Bupati Giri Prasta saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Lurah, Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Kepala Lingkungan se-Kabupaten Badung, Selasa (12/9), di gedung Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung.
Turut hadir, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa bersama seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, camat se-Kabupaten Badung, lurah dan perbekel se-Kabupaten Badung beserta seluruh perangkat desa, pimpinan beserta segenap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Badung, dan kepala lingkungan se-Kabupaten Badung.
Bupati Giri Prasta meminta semua desa di Badung agar bertransformasi menjadi desa berzona integritas dan menjadi desa presisi yang memiliki database terintegrasi dengan tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk menggambarkan kondisi aktual desa. Data desa presisi dapat menjadi acuan dalam ketepatan perencanaan pembangunan desa sekaligus ketepatan dalam pendistribusian bantuan.
“Saya percaya semua masalah tidak bisa diselesaikan sendiri, dan saya percaya semua masalah ada solusinya. Kita juga memiliki 38 OPD dari dinas hingga camat, kita daftarkan semua untuk zona integritas. Apabila semua desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi jadi zona integritas maka Indonesia gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja. Makanya kita harus pikirkan orang yang kita ajak kerja. Contoh, perbekel siltapnya Rp2,5 juta, dulu saya munculkan jadi Rp13,5 juta dan sekarang Rp27,5 juta. Ini saya mengambil risiko, Perangkat desa sampai BPD kita naikkan 50 persen. Ini merupakan kebijakan anggaran Giri Prasta,” pungkasnya. (Adv/balipost)
