SINGARAJA, BALIPOST.com – Sebanyak 283 unit rumah tidak layak huni milik warga yang masuk data kemiskinan ekstrem, diperbaiki oleh Pemkab Buleleng bersinergi dengan aparat Kodim 1609/Buleleng. Perbaikan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan daerah ini dilakukan mulai Selasa (19/9) dan ditargetkan tuntas hingga 18 Desember 2023.
Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi mengatakan, Bali khususnya di daerah selatan menjadi daerah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Namun di luar wilayah Bali Selatan rupanya masih banyak masyarakat miskin yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Untuk itu pihaknya bersama Pemkab dan perusahaan daerah dan swasta bersinergi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 mendatang. Seperti melakukan bedah rumah, pengobatan gratis, pendidikan gratis, pemberian sembako, pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga bibit ikan.
“Pada 2024 Pj Gubernur juga akan segera membuat Perda, agar CSR dari perusahaan daerah dan swasta dialirkan untuk membantu masyarakat miskin. Nanti akan banyak bantuan seperti ini yang bisa diberikan untuk masyarakat,” katanya.
Dandim 1609/Buleleng Letkol Kav Angga Nurdyana menjelaskan rumah tidak layak huni yang ada di Buleleng mencapai 349 unit. Namun di tahun ini yang dapat diperbaiki baru sebanyak 283 unit.
Rinciannya lima unit di Kecamatan Buleleng, 20 unit di Kecamatan Kubutambahan, 50 unit di Kecamatan Seririt, tujuh unit di Kecamatan Tejakula, 62 unit di Kecamatan Sukasada, 100 unit di Kecamatan Banjar, 14 unit di Kecamatan Busungbiu, serta dua unit di Kecamatan Sawan.
Ratusan rumah tersebut rata-rata berdinding bedeg dan berlantai tanah. Rumah tersebut akan diperbaiki sesuai spek yang diberikan oleh Dinas PUTR, dengan luas bangunan 4,5×5 meter, memiliki ruang utama, WC dan dapur.
Perbaikan ini kata Angga menghabiskan anggaran Rp 20 juta per unit. Waktu pengerjaan selama 12 hari per unitnya. Perbaikan akan dilakukan secara gotong royong bersama aparat TNI dan masyarakat. Sementara dana yang digunakan bersumber dari APBD Buleleng serta CSR dari beberapa perusahaan.
Sementara Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan dalam memerangi kemiskinan ekstrem harus dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak. Di Buleleng tercatat ada 349 KK yang tergolong miskin ekstrem, dengan pendapatan per bulan Rp 356 ribu. (Nyoman Yudha/balipost)
