MANGUPURA, BALIPOST.com – Rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali, khususnya untuk memperlancar akses ke Bandara Ngurah Rai, Badung oleh pemerintah pusat di 2024, disambut positif Pemerintah Kabupaten Badung. Bahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa mengatakan pihaknya berkepentingan dengan proyek tersebut untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Gumi Keris.
“Kan bagus ini, kalau tidak seperti itu (modernisasi transportasi publik -red) kita malah bisa ditinggalkan. Kami sudah sampaikan, karena Badung paling berkepentingan dengan ini,” ujar Adi Arnawa, Senin (2/10).
Pihaknya menyadari program yang sedang studi kelayakan (feasibility study) ini memerlukan biaya yang cukup besar. Hanya saja, pihaknya berharap proyek kereta ringan ini nantinya tidak menggerogoti APBD Badung.
“Memang ini memerlukan pembiayaan besar, karena kalau kita lihat pembiayaan untuk underground ini memang membutuhkan biaya tinggi. Namun bagaimana pembiayaan ini tidak menggerogoti APBD,” harapnya.
Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan ini berharap pembangunan LRT tidak hanya menghubungkan Bandara Ngurah Rai, Seminyak dan Canggu, namun menjangkau seluruh wilayah di Badung, terutama wilayah pariwisata Kuta.
“Kami berusaha di wilayah Badung ini masuk semua, terutama di wilayah Kuta ini. Mau tidak mau Badung ini harus melakukan hal itu melakukan modernisasi transportasi publik. Kami akan mendukung apalagi dalam rangka menjaga pariwisata berkelanjutan,” jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Badung, AA Ngurah Rai Yuda Darma saat dikonfirmasi perihal rencana proyek LRT di wilayah Badung menyebutkan telah dilibatkan dalam pembahasan umum. Sebab, moda transportasi ini akan dibangun di wilayah Badung.
“Kami sudah diajak rapat tapi masih bersifat umum. Untuk lebih teknis silahkan dengan Dishub provinsi, karena Badung hanya dari sisi kewilayahan,” ujarnya.
Terkait kajian pembiayaan dan model perencanaan, kata birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara ini sepenuh dibahas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali. “Perihal kajian, perencanaan, dan skema pembiayaan yang lebih banyak mengetahui prosesnya di Dishub Provinsi Bali,” ucapnya. (Parwata/balipost)
