DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. R. Narendra Jatna, memimpin serah terima jabatan sejumlah pucuk pimpinan di Kejati Bali dan juga Kejaksaan Negeri di Bali, Senin (6/11). Sebagaimana disampaikan Asintel Kejati Bali, Chandra Purnama didampingi Kasipenkum Putu Agus Eka Sabana, Selasa (7/11), yang dilantik salah satunya adalah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Bali.
Putra daerah, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., secara resmi menjabat Wakajati Bali, untuk menggantikan posisi Ahelya Abustam, S.H.,M.H. yang kemudian mendapat posisi sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Selain Dewa Wirajana, yang dilantik juga Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus dan tiga Kepala Kejaksaan Negeri yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Bangli dan Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem serta koordinator bertempat di Ruang Aula Kejaksaan Tinggi Bali.
Aspidsus saat ini dipercayakan kepada Dedy Koerniawan yang menggantikan posisi Agus Eko Purnomo, S.H., M.Hum. Eko Purnomo adalah salah satu pejabat yang getol dalam menyidik dan mengungkap kasus SPI Unud yang saat ini sedang pembuktian di Pengadilan Tipikor Denpasar.
Kejari Denpasar saat ini dijabat oleh Agus Setiadi menggantikan Rudy Hartono. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Era Indah Soraya menggantikan Yudhi Kurniawan.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Suwirjo menggantikan Dr. Endang Tirtana. Dan pejabat koordinator yang dilantik adalah Dr. Henry Yoseph Kindangan.
Kajati Bali menekankan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan sebagai bagian dari kebutuhan organisasi. Di samping sebagai upaya pengembangan, kebijakan ini sebagai bentuk pendewasaan diri, pematangan dan pemantapan personel.
Para pejabat yang ditunjuk adalah insan terbaik adhyaksa dan telah memperoleh proses kajian mendalam, pertimbangan matang serta penilaian obyektif. Kajati Bali juga menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik. “Segera tentukan skala prioritas penyelesaian tugas, melakukan pemetaan terhadap persoalan di masing-masing lingkungan kerja, melakukan konsolidasi baik di internal maupun eksternal, dan identifikasi kelebihan dan kekurangan satuan kerja,” jelas Kajati.
Selain itu juga ditekankan sepenuhnya mendukung strategi yang diusung oleh kejaksaan dan menjalankan sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024 dengan tidak menunjukkan keberpihakan serta menanamkan imparsialitas dan netralitas pada masing-masing individu. “Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang baru dilantik untuk bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di masing-masing wilayah dalam rangka melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan daerah, identifikasi dan selesaikan segala permasalahan yang terjadi dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan di masyarakat,” jelas Dr. Narendra. (Miasa/balipost)
