MANGUPURA, BALIPOST.com – Sebagai destinasi wisata internasional, Bali dikunjungi jutaan wisatawan tiap tahunnya. Namun, sejumlah persoalan masih membelit daerah yang dijuluki Pulau Dewata ini.
Salah satunya, kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan yang tergolong vital sehingga berpengaruh terhadap citra pariwisata Bali itu sendiri. Persoalan ini menjadi salah satu perhatian calon anggota DPRD Provinsi Bali dari dapil Badung, I Made Sugita.
Caleg nomor urut 6 dari Partai Gerindra ini mengatakan, kekroditan dan kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di Bali memang merupakan konsekuensi logis dari perkembangan pariwisata. Ibarat ada gula ada semut, Bali sangatlah diminati tidak hanya oleh turis tetapi juga investor dan pencari kerja.
Aktivitas di Bali pun akhirnya sangat tinggi sehingga otomatis berimbas pada daya dukung jalan. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan, terutama di jalur pariwisata.
Maka dari itu, kata mantan anggota DPRD Badung ini, perkembangan pariwisata harus diimbangi kemampuan pemerintah dalam menata infrastruktur. Pemerintah mesti mampu berinovasi dan berinvestasi tinggi di bidang infrastruktur khususnya jalan.
Demikian pula infrastruktur lainnya yang terkait sistem transportasi. Ini ke depan perlu diperhatikan karena menyangkut kenyamanan wisatawan dan masyarakat Bali. “Jadi, ini yang menurut saya perlu terus dibenahi. Pemerintah harus kita dorong untuk mengalokasikan anggaran lebih untuk infrastruktur jalan. Demikian pula, Bali harus mampu melobi pusat agar tidak saja menata infrastruktur di sebuah destinasi, tapi juga infrastruktur pendukungnya. Sebab, ini jadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Infrastruktur di destinasi sudah bagus, tapi kalau jalan pendukungnya atau sistem transportasinya tidak memadai, kan orang jadi malas juga berkunjung atau malah kasih cap jelek pada Bali. Contohnya, masak dari Kelan Uluwatu bisa sampai 3 jam, ini kan tidak bagus,” kata mantan Bendesa Adat Kelan, Kecamatan Kuta ini.
Lebih lanjut Sugita menjelaskan, konsep pembangunan pariwisata Bali juga harus merujuk pada upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini sudah diterapkan oleh Bali ketika era Gubernur Ida Bagus Mantra yang kala itu betul-betul berbasis kebudayaan dan lingkungan.
Saat ini pemerintah memang sudah punya konsep untuk hal tersebut. Sayangnya, implementasinya di lapangan belum menunjukkan langkah progresif sehingga perlu didorong untuk lebih mampu mewujudkan quality tourism.
“Pariwisata harus kembali dianggap sebagai bonus dari upaya-upaya krama Bali dalam menjaga kelestarian budaya dan keindahan alamnya. Jangan terbalik, mengeksploitasi budaya dan alam demi pariwisata sehingga pariwisata kebablasan,” tegas Sugita. (Adv/balipost)
