MANGUPURA, BALIPOST.com – Bali masih belum mampu menangani masalah sampah secara maksimal. Sebab, sejauh ini belum ada pola atau konsep pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Ke depan, pengelolaan sampah terintegrasi diharapkan mampu diwujudkan pemerintah. Kalau masih seperti sekarang, saya rasa akan kita akan sulit keluar dari permasalahan yang membelit selama ini,” kata tokoh masyarakat Kelan, I Made Sugita.
Menurut mantan anggota DPRD Badung ini, Bali harus memiliki masterplan dan roadmap pengelolaan sampah yang jelas sehingga ada perencanaan matang terkait infrastruktur yang akan dibangun serta siapa pengelolanya. Tentu sistem ini seyogyanya dibangun dengan cermat dari tingkat desa hingga provinsi agar gerakan pengelolaan sampah bisa lebih masif.
Masterplan saja tentu tidak cukup. Ini harus dibarengi politik anggaran.
Calon anggota DPRD Provinsi Bali dari dapil Badung nomor urut 6 dari Partai Gerindra ini menyampaikan, pengelolaan sampah seharusnya sudah menjadi prioritas eksekutif dan legislatif. Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang terintegrasi dari tingkat TPS 3R, TPST, hingga TPA mesti dibangun secara bertahap mulai saat ini.
“Ketika saya dulu duduk di legislatif Badung, sempat melakukan kunjungan kerja ke Belgia. Sistem pengelolaan sampah sudah terbangun dengan baik di sana. Di tingkat rumah tangga sampah sudah dipilah. Lalu di tingkat di atasnya, kalau di sini mungkin tingkat desa atau kelurahan, dikelola lagi oleh semacam bank sampah. Setelah itu, baru diambil oleh pemerintah untuk dijadikan energi listrik. Pengangkutan sampah pun ada jadwalnya. Misal, pagi sampah plastik, siangnya sampah organik. Hasil kunjungan kerja ini dulu sudah kami rumuskan dan usulkan. Tapi sayangnya tidak digarap oleh pemerintah,” katanya.
Dari sisi SDM, petugas pengelola sampah diharapkan mendapatkan upah yang layak. Minimal sesuai UMK serta dibekali jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Peralatan pun harus memadai sehingga ke depan, tidak ada lagi masalah kekurangan atau kerusakan alat jadi alasan sampah tidak dikelola maksimal. “Pemerintah di Bali, baik pemprov maupun pemkab/pemkot, harus siap mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah yang memadai jika sistemnya sudah terbentuk jelas. Jangan ditunda-tunda. Masalah sampah ini sudah urgent. Ini juga harus dipandang sebagai investasi. Sebab, Bali sangat bergantung pada pariwisata yang tentu saja berpotensi besar terdampak isi pengelolaan sampah,” katanya.
Made Sugita juga berharap pemerintah terus berusaha mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Salah satunya, mengingatkan masyarakat bahwa sampah adalah tanggung jawab semua komponen.
Munculkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah di tingkat rumah tangga atau tempat usaha. Dalam hal ini, pemerintah jangan hanya sekadar memberikan imbauan atau edukasi, tapi juga gugah kesadaran masyarakat dengan memberikan insentif. “Jadi, jangan masyarakat hanya disuruh bayar biaya angkut sampah, tapi beri juga insentif kepada mereka misalnya dengan mengadakan undian berhadiah atau semacamnya,” kata Made Sugita. (Adv/Balipost)
