JAKARTA, BALIPOST. com – Pemerintah diminta untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang Tahun Baru 2024.
“Dampak kenaikan harga Natal dan Tahun Baru memang menjadi tantangan yang harus disikapi segera oleh Pemerintah. Sebab, jika dibiarkan, tren ini dapat berdampak serius pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (26/12).
Menurut Puan, ketidakseimbangan kenaikan harga dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.
Sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan, di antaranya, beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, hingga daging ayam.
Puan mendorong Pemerintah menekan angka kenaikan harga bahan pokok agar tidak memberatkan masyarakat.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan Pemerintah adalah memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok secara merata di seluruh wilayah.
“Pemerintah, sebagai regulator ekonomi, diharapkan segera mengambil langkah-langkah tegas untuk mengendalikan kenaikan harga tersebut,” tegas Puan.
Kemudian, lanjutnya, Pemerintah juga harus memasifkan penyelenggaraan operasi pasar demi mengendalikan kenaikan harga bahan pokok.
Selain itu, Puan mengatakan pemantauan harga secara ketat dapat mengatasi spekulasi dan penimbunan bahan pokok oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada tingkat konsumsi, tetapi juga dapat menciptakan tekanan sosial,” tegasnya.
Dia juga meminta Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat untuk mencegah praktik penimbunan.
Bahkan, Pemerintah wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya terlibat dengan memantau dan berani melaporkan segala bentuk kecurangan yang menyebabkan harga bahan pokok semakin mahal.
“Masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga Pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat tentang keadaan harga di lapangan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menciptakan kebersamaan dan kepercayaan antara Pemerintah dan rakyat dalam menghadapi tantangan ekonomi,” pesannya.
Terkait masalah cabai rawit, perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu mengingatkan Pemerintah antardaerah untuk melakukan kerja sama dalam menyalurkan pasokan dari daerah yang surplus ke defisit atau kurang stok.
Dengan demikian, Pemerintah pusat akan membantu untuk melakukan distribusi tersebut. “Harus ada intervensi dari Pemerintah untuk mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil juga jangan hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang,” ujar Puan. (Kmb/Balipost)
