Ngurah Weda Sahadewa. (BP/Istimewa)

Oleh Sahadewa

Perpolitikan nasional sedianya disemarakkan dengan perhelatan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam rangka mencapai keadaan kepemimpinan yang mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus mempertahankan kemampuan negara dalam memberlangsungkan pemerintahan yang semakin efektif diperlukan suatu pemurnian politik. Itu ditujukan bagi keberlanjutan negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, mandiri (berdaulat), adil, dan Makmur.

Negara dan bangsa ini akan dikembangkan ke arah mana? Ini sebagai bentuk pertanyaan penting yang akan dijawab judul di atas dari artikel ini. Penting dikemukakan bahwa pertama, menandakan politik bukan sekadar konsumsi untuk kepentingan kekuasaan dan kedua, menunjukkan bahwa politik sebagai usaha luhur dan mulia jika ada upaya pemenuhan standar kemanusiaan. Oleh karena itu, penting pula dikemukakan jika suatu kondisi politik yang dibangun adalah suatu kondisi politik yang mengarah kepada dua faktor tersebut.

Pada dasarnya politik digerakkan oleh berbagai elemen ataupun unsur antara lain yang utama salah satunya adalah partai politik. Partai politik bergerak dengan kekuatan masyarakat. Kekuatan yang sudah mengalami suatu segmentasi sedemikian rupa dari berbagai kekuatan partai politik dan organisasi massa lainnya. Gerakan dalam berpolitik apalagi politik praktis nyaris sulit dibendung karena beberapa alasan salah satu yang penting adalah alasan kekuasaan. Intinya adalah politik agar mampu dan memiliki kemampuan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat bukan sebaliknya menunjukkan diri sebagai pelaku utama atas pengelabuan terhadap masyarakat.

Baca juga:  Penyelamatan Nyoman dan Ketut

Politik praktis mesti perlu dikaji secara berkelanjutan. Hal yang patut diselamatkan adalah kemaslahatan masyarakat. Persoalan publik yang ditimpali dengan politik praktis nyaris selalu memunculkan persoalan baru. Inilah yang mesti dipecahkan ataupun dicarikan solusi kritisnya dengan jalan pertama, tidak memaksakan politik dan kedua, tidak mengakali politik. Pemaksaan atas politik tertentu berikut pengakalan atas politik itu sendiri menimbun persoalan yang sudah banyak semakin menggunung.

Permainan politik mesti dihindari dengan alasan tersendiri untuk mencapai pemurnian politik karena politik yang murni ibaratnya ada semacam purification tapi hindari pengertian purifikasi fanatik. Ini berarti bahwa purifikasi politik mesti dilakukan dengan landasan yang mencerahkan bukan sebaliknya. Itulah sebetulnya kemampuan dari politik yang mesti dibangun, bukan melakukan pengebirian atas kemampuan dari politik itu.

Keterangan ilmiah atas pemurnian politik mesti diperoleh atas dasar fakta bahwa keilmuan politik diuji untuk mampu menetapkan bahwa politik murni ataupun kekuatan murni politik itu tidak ada melainkan betul-betul telah dilandasi oleh muatan-muatan lain yang sebetulnya tidak simpati atas dunia politik melainkan hanya menjadikan politik sebagai tunggangan untuk hasrat kekuasaan belaka.

Baca juga:  “Sugihan Anak Jawa”

Ini penting untuk dijalani oleh orang yang bermaksud murni dalam tujuan berpolitik yaitu pertama, menjadikan dirinya sebagai batu ujian apakah mampu ataukah tidak dalam menjadikan politik untuk minimal mencerahkan hati dan pikirannya sendiri secara tulus. Kemudian kedua, mampukah menjadikan politik tidak sebatas pada dimensi politis melainkan masuk kepada spiritualitas politik yang bermakna bahwa politik itu dijadikan sebagai sesuatu yang “suci”. Suci dalam pengertian dijalankan untuk tujuan kemurniannya.

Oleh karena itu, penting pula dicamkan secara mendalam bahwa kegiatan berpolitik apakah yang sesungguhnya mampu untuk membersihkan hati dan pikiran tanpa harus menjadi fanatik. Inilah sebagai bentuk perpolitikan yang mestinya di kedepankan sehingga ada suatu bentuk pertimbangan dalam berpolitik yang semata-mata untuk memberikan pencerahan politik yang berperikemanusiaan. Inti dari berperikemanusiaan dalam pemurnian politik adalah tidak mendudukkan politik untuk menekan dan menindas.

Baca juga:  Ini, 5 Opsi Paket RUU Pemilu yang Disepakati Pemerintah dan DPR

Penekanan dan penindasan dilakukan sering melupakan inti kehidupan berpolitik secara praktis yang sesungguhnya yaitu kemampuan untuk menuntun diri individu dan sosial dalam bersama menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut hemat penulis adalah pertama, kemampuan kontributif kemanusiaan dalam wawasan yang menuntun individu dan sosial untuk tidak bersikap apatis. Kedua, kemampuan untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam konteks dan aktualitas perubahan menuju diri dan masyarakat yang berkualitas.

Sesungguhnya pemurnian politik ini ditujukan terutama adalah untuk kalangan yang menunjukkan perannya dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara serta seluruh kalangan yang terlibat dalam praktek kenegaraan dalam lingkup berbagai instansi. Semua itu menunjukkan bahwa nantinya pemurnian politik ini dapat diturunkan ke wilayah yang beragam termasuk lembaga swasta. Kehidupan berpolitik sungguh dapat dimurnikan dengan jalan pertama, pemurnian yang ditujukan bukan untuk sekedar berbasa-basi dalam politik dan kedua dengan menunjukkan kesungguhan berbagai agenda yang menajamkan hati nurani berpolitik praktis yang sesuai dengan amanat penderitaan rakyat.

Penulis, Dosen Fakultas Filsafat UGM

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *