JAKARTA, BALIPOST.com – Konsolidasi penataan formasi calon aparatur sipil negara atau CASN bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kebutuhan rekrutmen tahun 2024 terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa konsolidasi usulan kebutuhan CASN tahun 2024 akan dibuka hingga 31 Januari mendatang melalui aplikasi e-formasi.
“Instansi pemerintah silakan mengonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi.menpan.go.id. Diharapkan usulan kebutuhan ASN memprioritaskan penataan tenaga non-ASN,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (22/1).
Pengadaan ASN tahun 2024 terbuka bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus bagi pelamar non-ASN atau honorer dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bagi pelamar umum, termasuk lulusan terbaru (fresh graduate).
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyampaikan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah mengenai usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024.
Melalui surat tersebut, PPK diimbau untuk mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi.
Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada e-formasi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. “Kementerian PANRB akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi, selanjutnya akan ditetapkan panduan penyusunan rincian formasi,” imbuhnya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan bahwa untuk mendorong optimalisasi usulan formasi, Kementerian PANRB telah melakukan sejumlah bimbingan teknis terkait pengadaan ASN 2024 kepada instansi pusat dan daerah.
Kementerian PANRB juga mengadakan sosialisasi terkait jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah. “Karena CASN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi, instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing K/L/D (kementerian, lembaga, daerah),” jelas Aba.
Aba menerangkan optimalisasi pengisian formasi dapat dilakukan dengan memetakan kebutuhan PNS dan PPPK riil di masing-masing kementerian, lembaga, daerah. Kualifikasi pendidikan dan jabatan pada unit kerja pun wajib dipetakan.
“Instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non-ASN sesuai dengan unit kerjanya seoptimal mungkin,” tambahnya. (Kmb/Balipost)
