DENPASAR, BALIPOST.com – Kenaikan harga pangan, terutama beras stabilitasi pasokan harga pasar (SPHP) yang naik 23,68 persen jauh lebih tinggi dari kenaikan UMP Bali 2024 yaitu 3,68 persen. Menurut Pengamat Ekonomi dari Undiknas Prof. IB Raka Suardana, kenaikan harga beras ini cukup mengkhawatirkan karena merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Kenaikannya pun cukup signifikan yaitu lebih dari 20 persen sehingga agak berat bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Kondisi ini seharusnya diatasi oleh pemerintah dengan menggelontorkan cadangan beras melalui Bulog dan membantu masyarakat terutama masyarakat miskin baik melalui operasi pasar, dan sebagainya.
Kenaikan harga beras di berbagai daerah di Bali dikeluhkan masyarakat. Wayan Sriniti, Seorang pedagang beras eceran di Denpasar mengatakan terkejut dengan kenaikan harga beras mencapai Rp10 ribu per sak berat 25 kg. “Saya terkaget dengan kenaikan harga ini. Naiknya tajam sekali,” kata Sriniti.
Kekagetan gara-gara kenaikan harga juga terjadi di Bangli dan Gianyar. Di Bangli pedagang beras mengaku para pembeli kaget dengan cepatnya kenaikan harga beras premium. Dari naik hanya Rp5 ribu per 25 kg menjadi Rp10 ribu- Rp15 ribu. Ironisnya di tengah kondisi seperti ini, beras Bulog justru mengalami kekosongan.
Dari informasi, harga beras medium I di Bali (zona I) yang seharusnya Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya Rp10.900/kg, harganya kini Rp14.064, dan harga beras super Rp15.380/kg. Sementara itu, minyak goreng Rp17.145/liter, daging babi Rp77.327/kg, daging ayam ras Rp38.595/kg, telur ayam ras Rp27.575/kg, cabai merah besar Rp63.969/kg, beras premium Rp15.124/kg. Kenaikan harga juga terlihat dari harga beras medium yang merupakan beras SPHP Rp14.448/kg naik 23,68 persen.
Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Bali, Erwin Soeriadimadja sebelumnya mengatakan, dampak Pemilu terhadap kenaikan harga yang menyebabkan inflasi cukup rendah. Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur Bali tahun 2013 dan Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2014, tekanan inflasi disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar tenaga Listrik, dan pada pelaksanaan Pemilu 2019 inflasi dinilai relatif terkendali. (Citta Maya/balipost)
