NEGARA, BALIPOST.com – Ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tenaga kontrak di Kabupaten Jembrana, Senin (29/1), menjalani tes urine narkoba. Tes urine ini dilakukan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja serta memastikan para petugas penegak disiplin ini tidak terlibat narkoba.
Kepala Satpol PP Jembrana, I Made Leo Agus Jaya, mengatakan total ada 172 orang yang mengikuti tes urine dan kesemuanya tenaga kontrak. Rencananya, selain tenaga kontrak, PNS juga akan mengikuti tes urine menyusul. “Semuanya (tenaga kontrak) di tes sebagai syarat perpanjangan kontrak. Kalau ada yang positif, kita tidak memperpanjang kontrak. Sebagai contoh dan petugas harus bebas narkoba,” ujar Leo.
Tes urine ini menurutnya melibatkan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Umum (RSU) Negara. Para tenaga kontrak Satpol PP Jembrana dalam tes urine ini melakukan pembiayaan sendiri dengan dikenai biaya Rp 175 ribu per orang. Dari hasil tes urine itu, satu orang tenaga kontrak Satpol PP Jembrana menurutnya perlu pemeriksaan lebih lanjut dokter. Karena mengkonsumsi obat jantung. Sisanya hasilnya negatif.
Sementara Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang turut menyaksikan tes urine tersebut mengatakan, tes urine ini merupakan upaya pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemkab Jembrana. Menurut Bupati nanti akan dilanjutkan ke sejumlah pegawai lainnya di Pemkab Jembrana. Diawali dengan Satpol PP sebagai penegak perda harus memberikan contoh. “Termasuk saya juga ikut tes urine hari ini,” kata Bupati.
Bupati menghimbau kepada masyarakat Jembrana agar menghindari dari narkoba. Bupati juga secara tegas bagi pegawai Pemkab Jembrana, tenaga kontrak yang terlibat narkoba langsung diberhentikan. “Kalau PNS memang ada proses, sampai putusan keluar. Tetapi kami tegas, pegawai harus menjadi contoh masyarakat,” ujar Bupati Tamba. (Surya Dharma/Balipost)
