Oleh Viraguna Bagoes Oka
Pesta demokrasi Pilpres telah diumumkan resmi oleh KPU. Pasangan Prabowo Gibran telah dinyatakan menang 1 putaran. Semoga gugatan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Sebagai rangkaian pesta demokrasi pilpres tersebut, saat ini kita dihadapkan kepada agenda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak termasuk di Bali pada November mendatang.
Pertanyaan mendasar yang muncul, apakah masyarakat Bali sudah siap dan mampu untuk memastikan terpilihnya pemimpin-pemimpin Bali mulai dari gubernur, bupatidan walikota yang memiliki kriteria: kompeten, kredibel, rekam jejak teruji, daya tarung terpercaya serta profesional, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan Bali era baru untuk bisa memiliki kepemimpinan yang mempuni sebagai panutan (role model) untuk menjawab permasalahan dan tantangan pariwisata era baru?
Adapun tantangan pariwisata era baru tersebut antara lain yang terkait dengan; Pertama, masalah dukungan infra struktur dan tata ruang holistik Bali serta ketimpangan inter koneksitas antar wilayah Bali Utara-Selatan dan Bali Barat –Timur. Kedua, masalah Ketergantungan Bali terhadap sumber pendapatan yang hanya bertumpu dari industri pariwisata, sementara pertanian Bali yang terlanjur sudah tertinggal jauh , tercermin dari kenyataan bahwa kebutuhan pokok pangan Bali saat ini 70-80% tergantung pasokan pangan dari luar Bali.
Ketiga, Kemudahan lalu lintas keluar masuk wisman dan wisdom saat ini, telah membuka potensi membludaknya wisatawan ke Bali, yang antara lain karena kebijakan pemerintah dalam penerapan bebas visa beberapa negara dan peran keimigrasian yang relatif longgar sehingga terabaikannya nilai-nilai kearifan lokal Bali. Selain itu dukungan fasilitas infrastruktur jalan Trans Jawa-Bali yang semakin nyaman, mudah dan murah untuk masuk Bali, jika tidak dikelola secara tepat sasaran dapat menimbulkan dampak negatif lainnya dalam rangka tetap terjaminnya program pariwisata Bali yang berkualitas (quality tourism of Bali) yang telah disepakati.
Keempat, Persoalan baru lainnya yang sedang marak saat ini dihadapi Bali adalah: terkait kenyamanan dan kualitas pelayanan di pintu masuk Bali (termasuk pengelolaan bandara/ pelabuhan /perparkiran), urbanisasi, kepadatan penduduk, kemacetan; kriminalitas, penegakan hukum yang telah menjadi beban nyata di Bali Selatan
Kelima, Ketimpangan pembangunan, tata ruang dan konversi lahan pertanian, penanganan sampah dan dampak sosial lainnya seperti ketimpangan ekonomi, himpitan kemiskinan masyarakat pedesaan dan persoalan lapangan kerja serta kualitas pendidikan dan SDM lokal.
Keenam, Tantangan dan ancaman wisman dan wisdom yang telah beralih profesi, yang semula sebagai wisatawan backpacker asing telah beralih profesi dan menjelma menjadi wirausaha (businessman/woman) sukses di Bali. Belum lagi ulah wisman yang berperilaku tidak patut tanpa ada aturan dan penegak hukum yang mampu untuk menindaknya secara tegas dan efektif.
Ketujuh, Di sektor keuangan dan perbankan Bali, saat ini ada ancaman besar terhadap industri keuangan lokal (LPD, Koperasi dan BPR/Bank Umum) atas kebijakan pemberian keringanan kebijakan restrukturisasi atau relaksasi sepihak pemerintah pusat hingga 2024 (khusus kepada debitur industri keuangan/perbankan yang terdampak pandemi Covid-19) yang berpotensi menimbulkan “moral hazard” oleh “debitur nakal” untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Sementara industri keuangan/perbankan tidak diberikan bantuan likuiditas atas kebijakan relaksasi sepadan (reciprocal), yang telah mengakibatkan ancaman besar terhadap industri keuangan/ perbankan yang tidak dapat atau tidak mampu melakukan antisipasi mitigasi tata kelola keuangan yang sehat dan terukur (financial mismatched).
Mencermati tantangan berat dan ancaman multidimensi yang dihadapi Bali kedepan, sudah saatnya dan sangat mendesak agar pemimpin/tokoh Bali untuk mau peduli dan harus mampu segera mempersiapkan calon pemimpin agar segera bisa menentukan pilihan figur-figur yang memiliki visi, misi dan Program kerja yang konkrit berbasis; komitmen, kompetensi, kredibilitas, rekam jejak yang teruji, pengalaman lapangan, memiliki daya tarung mumpuni dan kejujuran panutan serta memiliki kemampuan tinggi/kreatif dalam mencari terobosan sumber dana mandiri yang konkrit guna bisa menjalankan visi, misi, program kerja secara nyata guna menjawab dan mengatasi tantangan-tantang multidimensi yang sudah ada di depan mata dan dihadapi Bali saat ini.
Mengingat pemilihan pemimpin Bali harus melalui jalur partai, maka masyarakat Bali sangat mengharapkan agar partai-partai besar yang berkuasa seyogyanya terpanggil atau legowo untuk bisa dan mau melirik, menggandeng tokoh figur-figur profesional non partai yang memang sudah sangat memahami dan menguasai dunia pariwisata Bali serta kearifan lokal untuk ikut bergabung sebagai pendamping, sebagai calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil bupati atau calon Wali kota /wakil wali kota, sebaga kombinasi wakil partai dan professional atau sebaliknya. Pasangan tersebut sudah dengan pembagian tugas yang transparan dan akuntabel/ bertanggung jawab sehgingga bisa membawa Bali era baru kedepan yang lebih memiliki jejaring net working global) yang lebih produktif, kreatif dan berdaya saing dalam percaturan pariwisata global yang tetap berbasis budaya Bali dan kearifan lokal yang adi luhung.
Jika pemilihan pemimpin Bali dapat dalam kombinasi partai dan profesional sesuai kriteria sebagaimana tersebut di atas yang menjadi harapan kita semua, maka kepemimpinan Bali Era Baru ke depan yang Hita diharapkan akan bisa terwujud secara nyata sehingga pariwisata Bali akan mampu menyaingi quality tourism negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Svaha.
Penulis, Pemerhati Ekonomi/Keuangan, Dunia Usaha dan Perbankan
