BANGLI, BALIPOST.com – Alokasi Dana Desa (ADD) di Bangli hingga akhir Maret belum cair. Kondisi ini dikeluhkan sejumlah desa.
Akibat belum cairnya dana, program desa jadi terhambat. Tak hanya itu, juga berpengaruh terhadap nafkah perbekel dan perangkat desa.
Informasi yang dihimpun menyebutkan ADD selama ini diperuntukan untuk membiayai kegiatan rutin operasional desa dan gaji untuk perbekel dan perangkat desa. Untuk bisa menerima ADD, desa sudah mengamprah sejak awal tahun.
Namun demikian sampai bulan ketiga, belum juga cair. Terkait molornya pencairan ADD, pihak desa sempat menanyakan pada dinas terkait. Akan tetapi tidak mendapat jawaban pasti.
Menurut beberapa sumber, molornya pencairan ADD menyebabkan kegiatan/program desa terhambat. Ada desa yang bahkan sampai ngebon untuk kegiatan rutin. Salah satunya pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Belum cairnya ADD juga membuat banyak pegawai desa mengeluh. Sebab belum terealisasi/cairnya ADD, berpengaruh terhadap nafkah perbekel dan perangkat desa di luar gaji pokok/penghasilan tetap (siltap).
Seperti TPP dan tunjangan jabatan. “Yang sudah cair itu hanya siltap. Kalau untuk tunjangan serta kegiatan rutin itu belum cair,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Desa berharap ADD bisa segera dicairkan. Kalau Pemkab Bangli memang ada kendala keuangan daerah, diharapkan agar disampaikan ke desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD-PPKB) Bangli, I Dewa Agung Putu Purnama dikonfirmasi membenarkan bahwa sampai Maret ADD belum cair. Dikatakan bahwa saat ini ADD masih dalam proses amprah di Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli.
Namun demikian untuk sementara yang sudah cair baru siltapnya. “Untuk siltapnya sudah masuk ke rekening desa,” kata Agung Purnama.
Dia menjelaskan ADD untuk siltap dan kegiatan selama ini terpisah. Sebab sesuai instruksi pemerintah pusat, siltap bagi perbekel dan perangkat desa diharapkan bisa cair tiap bulan.
Pemkab Bangli sudah mencairkan Siltap untuk Januari dan Februari. Sedangkan siltap Maret masih proses amprah.
Agung Purnama menambahkan pencairan ADD selama ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tergantung kategori desanya.
Kalau kategori desa mandiri, dalam setahun ADD dicairkan dua tahap. “Rata-rata tiap triwulan sekali,” pungkasnya.
Meski ADD belum cair dia memastikan tidak ada kegiatan urgent yang dilaksanakan desa pada awal tahun. Sebab menurutnya desa jarang memprogramkan kegiatan dengan dana besar di triwulan pertama. (Dayu Swasrina/balipost)
