JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk mengamankan agenda internasional World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Puri Agung 2024.
“Operasi Puri Agung 2024 akan dilaksanakan selama 10 hari, tepatnya dimulai tanggal 17 sampai 26 Mei,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (25/4).
Trunoyudo menjelaskan, tujuan Operasi Puri Agung 2024 untuk menjamin keamanan penyelenggaraan rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 dan menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para peserta dan delegasi yang hadir.
Kegiatan ini rencananya dihadiri peserta dan delegasi dari 43 negara, empat organisasi internasional, 194 menteri, kemudian 50 ribu peserta aktif, dan 30 ribu pengunjung.
Dalam rangka kesiapan pengamanan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menghadiri rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang diinisiasi Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi pada 20 April 2024 di Bali.
Polri telah menyusun kebutuhan personel yang dikerahkan dalam Operasi Puri Agung 2024, yakni total 5.791 personel yang berasal dari Mabes Polri 2.485 personel, Polda Bali 2.706 personel, Polda Jatim 300 personel, dan Polda NTB 300 personel.
“Polri melibatkan personel dari Mabes Polri dan satuan wilayah Polda Bali, Polda Jatim dan Polda NTB, serta bersinergi dengan stakeholder, baik dari Paspampres, TNI, BNPT, BNPB, kementerian atau lembaga terkait,” kata Trunoyudo.
WWF ke-10 fokus pada konsep water for shared prosperity atau air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan para pemimpin global itu akan membahas masalah air dan berupaya mencari solusi untuk meningkatkan pengelolaan air.
Acara internasional bergengsi itu mengusung enam subtema utama pada tahun ini, yakni ketahanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, tata kelola, kerja sama, dan hidrodiplomasi, pembiayaan air berkelanjutan, dan pengetahuan dan inovasi.
Sebagai hasilnya, forum ini akan mengeluarkan sebuah Ministerial Declaration alias Deklarasi Menteri yang akan diikuti dengan proyek-proyek, inisiatif, dan tindakan bersama yang nyata. (Kmb/Balipost)
