MANGUPURA, BALIPOST.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam merumuskan deklarasi dan komitmen bersama mengatasi persoalan air dan sanitasi di World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024. Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Armida Salsiah Alisjahbana di Media Center World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (21/5).
“Atas nama PBB, saya ingin menyatakan penghargaan atas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan forum penting ini,” kata Armida.
PBB pun dikatakan Armida memberikan dua rekomendasi cara menghindari kelangkaan air, kekeringan, dan bencana terkait air dan sanitasi. Pertama, adalah melalui kerja sama untuk sumber air bersama. Hal ini memerlukan peningkatan dalam upaya kolaboratif antara negara, wilayah, sektor, dan pemangku kepentingan.
“Selain untuk menyalurkan sumber daya baru dan mendorong inovasi, kolaborasi juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendanaan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam efisiensi air, seperti yang didukung Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), dapat membantu mewujudkannya,” ujar Armida yang juga Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP).
Langkah kolaboratif yang meliputi agenda mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana dikatakan Armida juga dapat mengurangi kesenjangan pendanaan. Kebutuhan pendanaan adaptasi yang tidak terpenuhi saja, diperkirakan oleh ESCAP mencapai rata-rata US$144,74 miliar per tahun, hanya untuk kawasan Asia dan Pasifik.
“Penilaian ilmiah juga merupakan fokus penting bagi kerja sama. Bulan depan, kami akan menyelenggarakan The 3rd Pole Climate Forum yang dipimpin oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Yaitu forum untuk menggerakkan para ilmuwan terbaik dan pelaku pembangunan yang paling kompeten di dunia tentang pencairan gletser,” ujar Armida.
Cara kedua adalah investasi sistem data untuk peringatan dini. Data yang lebih akurat tentang system peringatan diri dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana hingga 60 persen.
Menindaklanjuti arahan dari pemerintah di Kawasan Asia Pasifik, kata Armida, sistem PBB telah terintegrasi untuk menyediakan sistem peringatan dini multi-bencana. ESCAP, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), Organisasi Meteorologi Dunia, Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) dan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) bekerja bersama. Sementara UNICEF memetakan cadangan air sebagai masukan untuk perenanaan kesiapsiagaan dan adaptasi.
“Pada kesempatan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada media yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di Bali,” ujarnya
Sementara saat yang sama Sekretaris Jenderal WMO yang juga organisasi di bawah naungan PBB, Celeste Saulo mengatakan bahwa pelayanan meteorologi dan hidrologi nasional yang kuat dan handal sangat krusial untuk kesuksesan peringatan dini untuk semua termasuk bencana yang terkait air.
“Oleh karena itu di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang juga sebagai anggota WMO, telah bekerja sama dengan otoritas penanggulangan bencana dan masyarakat sipil,” katanya.
PBB pun dikatakannya telah meluncurkan kampanye untuk memastikan bahwa Sistem Peringatan Dini melindungi semua orang di bumi pada 2027. “Saya bangga WMO menjadi salah satu penggerak utama inisiatif ini. Kami sepenuhnya berkomitmen untuk mencapai kesuksesannya,” katanya. (Dewa Sanjaya/balipost)
