Tangkapan layar - Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI yang dipantau dari kanal YouTube TVR Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Realisasi penyaluran jenis BBM Tertentu (JBT), yang meliputi solar dan minyak tanah, mencapai 30,12 persen untuk periode Januari–April 2024.

“Realisasi penyaluran JBT untuk Januari–April 2024 telah mencapai 5,57 juta kiloliter (KL) atau sebesar 30,12 persen dari total kuota JBT yang dialokasikan sebesar 18,49 KL,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (27/5).

Baca juga:  Ditetapkan Tersangka, Eka Wiryastuti Ditahan KPK

Adapun rincian dari realisasi tersebut, tutur Erika memaparkan, yaitu minyak solar sebanyak 5,40 juta KL dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,969 KL, dan minyak tanah sebesar 0,17 juta KL dari kuota yang dialokasikan sebesar 0,523 KL.

Atas dasar realisasi penyaluran solar dan minyak tanah hingga April 2024, BPH Migas memperkirakan realisasi solar pada Desember 2024 akan mencapai 17,88 juta KL atau 99,50 persen dari kuota yang dialokasikan.

Baca juga:  Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Realisasi Kredit Baru 5,9 Persen

Sedangkan, untuk penyaluran minyak tanah pada Desember 2024, diperkirakan akan mencapai 0,508 juta KL atau sebesar 97,13 persen dari kuota yang dialokasikan.

Dalam kesempatan tersebut, Erika mengatakan BPH migas melakukan pencadangan kuota minyak solar pada 2024 sebesar kurang lebih 1 juta KL untuk pengendalian.

Pencadangan tersebut, kata dia, bertujuan agar tidak terjadi over kuota atau penyaluran yang melebihi kuota pada akhir tahun. “Agar BBM bersubsidi didistribusikan sesuai kebutuhan,” kata Erika.

Baca juga:  Nelayan Kesulitan Peroleh Solar di SPBN Pengambengan

Sebelumnya, Erika juga menyoroti soal konsumsi solar sebesar 17,57 juta KL pada tahun 2023, lebih rendah ketika dibandingkan dengan tingkat konsumsi solar pada 2022 yang mencapai 17,61 juta KL. “Penurunan ini disebabkan adanya pengendalian penyaluran melalui penggunaan QR Code mulai Juni 2022,” kata Erika.

Erika menambahkan, penurunan juga diakibatkan oleh peningkatan pengawasan di lapangan, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *