AMLAPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan High Level Meeting dalam hal ini Badan Pendapatan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem terkait Tim percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Aula Nawa Satya, pada Kamis (27/6).
Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Bank BI dan Bank BPD Bali ini diikuti oleh para Pimpinan para Organisasi Perangkat (OPD) ini diharapkan mampu mempercepat proses transaksi keuangan daerah.
Bupati Karangasem, I Gede Dana mengungkapkan, kalau penetapan aplikasi digitalisasi ini memang perlu ditengah perkembangan teknologi yang kian berkembang ini. Sehingga nantinya mampu mempermudah pelaksanaan roda pemerintahan di daerah. “Agar penerapan aplikasi digitalisasi ini berjalan dengan baik, maka perlu pendampingan,” ucapnya.
Gede Dana mengatakan, dengan digitalisasi ini, membuat transaksi keuangan lebih cepat. Sebanyak, bila menggunakan tunai akan sangat rentan ada masalah dan penyalahgunaan. “Dengan digitalisasi ini, untuk bertransaksi tidak perlu lagi bawa uang tuna banyak-banyak. Cukup aplikasi semuanya bisa dilakukan,” katanya.
Gede Dana mengatakan, dengan digitalisasi ini juga mampu menekan atau meminimalisir tingkat kebocoran pajak. Untuk itu, pihaknya berharap penerapan digitalisasi ini nantinya bisa terlaksana dengan baik. “Kita harap penerapan dilapangan berjalan dengan baik dan maksimal,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma mengatakan, kalau Kartu Kredit Indonesia (KKI) ditunjuk dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunakan keuangan daerah dan kontrol penggunakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik serta mendukung penguatan UMKM lokal.
“KKI Bank BPD Bali kartu kredit yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. KKI ini dapat digunakan bertransaksi di seluruh Indonesia yang menerima pembayaran melalui Qris. Dan transaksi KKI dipantau secara real melalui internet banking,” katanya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang diwakili Kepala Divisi Implementasi SPPUR dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Yusuf Wicaksono, menjelaskan, dengan KKI ini salah satu program daerah untuk menjalankan keuangan daerah semakin akuntabel. “Dengan pengeluaran KKI ini menjadi lebih gambang melihatnya transaksi daerah. Semua tercatat dengan baik, tinggal di prin di perbankan saja,” katanya. (Adv/Balipost)
