SEMARAPURA, BALIPOST.com – Kepulauan Nusa Penida telah menjadi sorotan dunia berkat keindahan alamnya. Pariwisata telah mengubah wilayah ini, dari daerah tertinggal, kini menjadi tujuan wisata favorit di Bali. Namun, pembangunan infrastruktur untuk menunjang aktivitas wisata, bergerak sangat lambat. Bertahun-tahun para pejabat silih berganti umbar janji memberikan kemajuan pembangunan infrastruktur. Tetapi, faktanya tak semanis janji-janji itu.
Tokoh Masyarakat Klungkung asal Nusa Penida I Nengah Setar, sangat kecewa bila mengingat janji-janji para pejabat itu. Setar cukup konsisten memperjuangkan kepentingan umum di Nusa Penida hingga kondisinya sepuh seperti sekarang. Janji yang paling sering dia dengar adalah penyediaan akses jalan yang memadai untuk aktivitas wisata di Nusa Penida. Menurut dia, dari dulu sampai sekarang, kondisi infrastruktur jalan mayoritas masih “benyah latig”, di tengah kroditnya arus lalu lintas.
“Setiap ganti pejabat, lalu datang ke Nusa Penida, janjinya siap tuntaskan perbaikan akses jalan di seluruh Nusa Penida. Buktinya mana?,” sorot pengusaha ini, kepada Bali Post, Kamis (11/7).
Persoalan akses jalan ini, menjadi persoalan utama, yang tak mampu ditangani secara tuntas oleh pemerintah daerah. Dia mencontohkan akses jalan di Kampung Toya Pakeh, persis di sebelah barat pasar setempat, lubang-lubang menganga di pinggir dan di tengah jalan. Dia berulang kali menuntut tanggung jawab pemerintah daerah, dalam penyediaan fasilitas umum bagi wisatawan maupun warga Nusa Penida. Bukannya ditindaklanjuti, melainkan kondisinya makin parah, dimana lubang-lubang membahayakan itu makin besar dan dalam.
“Saya sendiri merasakan langsung. Bayangkan lubang jalan itu bisa sedalam setengah meter. Apa tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Banyak mobil terjebak di lubang itu sampai rusak,” terang Setar.
Menurut Setar, Masyarakat Nusa Penida selama ini sudah dibui dengan janji-janji. Dari pejabat terdahulu era mantan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta sampai sekarang kepala daerah dijabat Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika. Sebab, sampai sekarang belum ada yang mampu mewujudkan akses jalan yang aman dan nyaman.
“Saya sudah protes dari dulu sampai sekarang, bahkan langsung ke bapak Pj Bupati. Ngakunya akan lakukan rehab ringan, tetapi tidak ada realisasi. Pengaspalan, juga tidak ada. Sementara pungutan retribusi wisatawan masuk Nusa Penida Rp 25 ribu per orang jalan terus. Dipakai apa itu uangnya?,” tegas Setar.
Setar menuntut janji adanya keberpihakan bagi Nusa Penida, soal perbaikan akses jalan ini. Nusa Penida jangan hanya dijadikan sapi perah, untuk kepentingan pendapatan pemerintah daerah saja.
Pejabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika, sangat memahami rasa ketidakadilan yang disuarakan tokoh dan warga di Nusa Penida. Sejak ditugaskan menjadi kepala daerah, dia mengatakan sudah melakukan berbagai upaya. Khusus penanganan akses jalan, Jendrika berulang kali mengungkapkan tahun ini baru ada dua ruas jalan yang mendapatkan penanganan dari APBN. Ruas jalan Bunga Mekar-Talibun dengan anggaran Rp 36,7 Miliar, sepanjang 6 km dan lebar rata-rata 5,5 meter. Kedua, ruas jalan Pertigaan Klatak-Lembongan, dengan anggaran Rp 20,6 Miliar, dibangun sepanjang 4,44 km dan lebar rata-rata 4 meter.
Sementara untuk akses jalan lain, dikatakan akan ditangani bertahap, karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan pusat. (Bagiarta/Balipost)
