JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo membuka acara Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership di Jakarta, Kamis (25/7).
Dalam kesempatan itu, presiden menyinggung perlunya kerja sama antar-parlemen untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik.
Salah satu yang penting adalah persoalan perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan permukaan air laut hingga 1 meter pada 2100 sebagaimana diperkirakan PBB.
Ini, disebutnya menjadi ancaman besar bagi kawasan, sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal tersebut, dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan.
“Kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, berbagi best practice dalam mencari solusi bersama, karena parlemen adalah jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan publik,” ujar Presiden Jokowi.
Ia menghargai dan mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di Pasifik.
“Kemitraan ini penting untuk dieratkan, apalagi saat ini kita semua menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar-kekuatan besar, ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis,” ujarnya.
Menurut Presiden, terdapat tiga sektor penting yang saat ini membutuhkan penanganan bersama dan segera.
Pertama, terkait perubahan iklim, Presiden Jokowi mengatakan potensi kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter pada 2100 sebagaimana diperkirakan PBB, menjadi ancaman besar bagi kawasan, sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal tersebut, dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerja sama infrastruktur dan lingkungan.
Kedua, terkait ekonomi biru, yang merupakan potensi besar kawasan. Bank Dunia menyebut sektor ini berpotensi menyumbang hingga 10 persen PDB jika dikelola secara berkelanjutan, sehingga dibutuhkan dorongan dari parlemen untuk peningkatan konektivitas kawasan, serta kolaborasi dalam penegakan hukum dan konservasi sumber daya laut.
Ketiga pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda, untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
“Sehingga butuh penyusunan regulasi dari parlemen untuk mendorong kerja sama people to people, membagi knowledge sharing, membagi waktu experience sharing yang mencakup semua lapisan masyarakat,” kata Jokowi. (Diah Dewi/balipost)
