JAKARTA, BALIPOST.com – Cakupan imunisasi human papillomavirus (HPV), yang dicanangkan untuk mencegah kanker serviks, kini mencapai 95 persen untuk dosis pertama dan 90 persen untuk dosis kedua.
Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Yudhi Pramono mengatakan, pemberian imunisasi HPV diintegrasikan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dengan target anak perempuan usia kelas 5 SD untuk dosis pertama dan kelas 6 SD untuk dosis kedua.
“Termasuk anak perempuan usia sekolah di luar sekolah. Jadi, mereka tidak bersekolah usia 11 dan 12 tahun,” kata Yudhi di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (13/8).
Adapun introduksi imunisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari tahun 2016-2021 di 20 kabupaten dan kota, kemudian diperluas menjadi 120 kabupaten dan kota pada 2022. Selanjutnya, program itu resmi dicanangkan secara nasional pada Agustus 2023.
Dia mengatakan, cakupan vaksinasi yang mencapai 90 persen bagi anak perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun merupakan salah satu dari tiga strategi pemerintah untuk mengeliminasi kanker serviks pada 2030.
Adapun upaya lainnya, yakni skrining bagi perempuan usia 30-69 tahun yang mencapai 75 persen, serta memastikan 90 persen perempuan yang terkena lesi pra-kanker serviks dan kanker menerima pengobatan sesuai standar.
Yudhi mengatakan, kanker serviks merupakan jenis kanker terbanyak kedua yang menyerang perempuan di Indonesia. Pada 2022, terdapat sekitar 36 ribu kasus serta 20 ribu kematian, dan 70 persen pasien datang ketika penyakit itu sudah di stadium lanjut.
Dia merujuk pada data 2023 BPJS Kesehatan, yang menunjukkan bahwa biaya penanganan kanker sekitar Rp 5,9 triliun. Sehingga, perlu pencegahan dan pengendalian penyakit katastropik, seperti kanker yang lebih baik.
Dia menambahkan pihaknya berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pengendalian kanker serviks dengan mempromosikan sejumlah hal pada Majelis Kesehatan Dunia, antara lain integrasi program imunisasi, skrining dan tata laksana kesehatan remaja, serta kemitraan yang inklusif dengan sektor di luar kesehatan. (Kmb/Balipost)
