JAKARTA, BALIPOST.com – Penggunaan gas air mata dalam pengamanan demonstrasi agar di evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait hal itu.
“Kompolnas akan mengirimkan surat ke Kapolri untuk mohon melakukan evaluasi terhadap penggunaan gas air mata dalam pengamanan aksi demonstrasi menentang revisi UU Pilkada,” kata Kompolnas Poengky Indarti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (28/8).
Ia menjelaskan, sejatinya penggunaan kekuatan Polri sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Menurutnya, kedua aturan itu harus dilaksanakan dengan baik.
“Namun, untuk pelaksanaannya di beberapa daerah, termasuk di Jakarta dan Semarang, harus diakui mendapat reaksi masyarakat, terutama penggunaan gas air mata dan kekerasan berlebihan yang diduga dilakukan aparat,” ucapnya.
Terhadap kritikan masyarakat tersebut, kata Poengky, Polri harus membuka diri dengan melakukan evaluasi pelaksanaan operasi pengamanan massa, salah satunya mengevaluasi penggunaan gas air mata dan dampaknya pada demonstran.
“Memang benar bahwa gas air mata tidak mematikan, tetapi penggunaannya juga harus berhati-hati, jangan sampai menyebabkan orang luka-luka atau sakit. Misalnya, bagi orang yang sesak napas, kalau tidak sengaja menghirup gas air mata, pasti berdampak serius,” ucapnya.
Lalu, apabila di dalam evaluasi tersebut didapati kesalahan anggota, ia meminta agar Propam Polri sigap melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, Kompolnas juga berharap agar masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi untuk tetap menjaga situasi damai. “Jangan melakukan provokasi dengan merusak bangunan milik negara, membawa bambu runcing atau membawa bom molotov,” kata dia.
Selain itu, ia meminta koordinator lapangan (korlap) di setiap aksi demonstrasi untuk bertanggung jawab terhadap barisan pendemo yang dipimpinnya. (Kmb/Balipost)
