Foto Arsip - Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner Ototritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2024). Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada kuartal III 2024 sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pelonggaran kebijakan yang dilakukan oleh berbagai negara utama, seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. (BP/ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk mendukung program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan siap menyusun skema kredit.

“Kami siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan berbagai simulasi skema-skema pembiayaan untuk program kredit prioritas pemerintah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024, di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (1/11).

Baca juga:  Musra Serahkan Tiga Usulan Capres ke Joko Widodo

Program tersebut mencakup ekonomi hijau, transisi energi, penguatan aktivitas di bursa karbon, serta prioritas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemudian, kredit untuk mendorong ketahanan pangan (food security), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

“Hal-hal tersebut telah kami antisipasi dan komunikasikan kepada tim pemerintah. OJK siap bekerja sama dan mendukung program-program prioritas tersebut,” ujar dia.

Baca juga:  Dalam 2 Tahun Ada 3 BPR di Bali Dilikuidasi, Pengawasan Jadi Sorotan

Sementara terkait pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK telah meminta perbankan dan pelaku industri untuk menyusun strategi peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit UMKM.

Hal itu dilakukan dengan memperluas jangkauan sumber dana, pemanfaatan teknologi informasi, serta langkah strategis lain untuk mendukung kebijakan pemerintah, agar peningkatan kualitas UMKM dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko.

Baca juga:  YLPK Soroti Finance Kenakan Biaya Tambahan di Tengah Pandemi COVID-19

OJK menyatakan akan terus meningkatkan kredit serta pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan, seperti pengembangan sistem pelaporan kredit (credit reporting system) yang cakupannya diperluas melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Kini, tidak hanya perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga industri fintech untuk P2P lending, asuransi, dan penjaminan yang terlibat.

OJK pun turut mendorong pemanfaatan innovative credit scoring (ICS) untuk kelayakan kredit dan pembiayaan. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *