DENPASAR, BALIPOST.com – Pemimpin baru harapan baru bagi warga Bali pada 2025 ini. Memasuki masa jabatan kedua, pemimpin terpilih di kabupaten/kota dan Provinsi Bali yang terpilih biasanya tampil kurang gereget. Kalangan akademisi minta pemimpin di Bali jangan kendur apalagi tidur memecahkan masalah Bali dan nindihin Bali. Apalagi tantangan Bali tahun 2025 kian berat dampak kenaikan PPN 12 persen menyentuh semua sektor kehidupan.
Hal itu terungkap pada Dialog Merah Putih Bali Era Baru belum lama ini di Warung Bali Coffee Jl. Veteran 63 Denpasar. Akademisi I yang juga Wakil Rektor Bidang SDM Unwar, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa mengungkapkan APBD Bali yang mencanangkan pertumbuhan ekonomi Bali 5,7 persen dipastikan akan terkoreksi dengan inflasi dan dampak kenaikan PPN. Paling tidak, pemimpin Bali harus mampu mengantarkan ekonomi Bali tumbuh 7 persen sehingga mampu memberi daya dorong atasi kesenjangan pembangunan.
Suyatna mengungkapkan, pemimpin Bali jangan kendur semangatnya membangun Bali karena merasa sudah aman di jabatan kedua. Sebab PR sudah di dekat mata yakni bagaimana menyeimbangkan Bali Utara, Selatan, Barat dan Timur. Masalah ini tak pernah diselesaikan secara terintegrasi sejak gubernur pertama.
Termasuk menggarap sektor pertanian yang hanya wacana sementara petani kita tak pernah disentuh pemerintah.
Tantangan kedua, jadikan Bali mandiri dalam segala hal agar ekonomi Bali tangguh. Selama ini, kata Suyatna, janur saja masih datangkan dari luar Bali. Produk lain juga demikian sehingga jika BBM naik biaya transportasi naik harga pasti naik. “Jika semua dihasilkan di Bali kan tak ada dampak kenaikan,” ujarnya.
Kita mesti bisa meniru Tiongkok tembok saja bisa dimanfaatkan untuk sayur dan buah serta oksigen.
Dia juga mengkritisi pembangunan infrastruktur sudah jalan namun tak terintegrasi. Seperti Pelabuhan Sanur justru menimbulkan kemacetan. Jangan hal serupa terjadi di jalan tol Mengwi – Gilimanuk dan lainnya. Demikian juga soal kemacetan dan sampah sampai sekarang tak ada hasil. “Untuk mengatasi masalah itu pemimpin Bali tak boleh ada yang kendur apalagi tidur, sebaliknya bekerja kenceng,’’ ujarnya.
Pelaku pariwisata Dr. Panudiana Kuhn menyoroti problematik sampah dan kemacetan harus ditangani segera pemenang pilkada di daerah dan Bali. Kini jalur Ubud Imam Bonjol, Tanah Lot, Uluwatu dan Nusa Dua masih krodit.
Tantangan kedua yakni kenaikan upah buruh tak nyambung dengan kenaikan harga barang. Namun demikian dia optimistis pariwisata Bali tetap jadi primadona RI. Sekalipun ada travel warming warga Australia jangan ke Bali karena isu DBD.
Tugas pemimpin Bali adalah bangkitkan UMKM untuk rakyat, jangan malah melempem sebab ibu hamil dan stunting masih banyak di Bali. “Alih fungsi laham jangan dibiarkan. Harus ada action makanya perlu reformasi total,” ujarnya.
Para pengusaha diwajibkan membuat parkir mandiri sehingga tak menimbulkan kemacetan sehingga tidak parkir memakan badan jalan
Rektor Dwijendra University, Prof., Dr. Ir. Gede Sedana, M.S., memasuki tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Bali dipastikan mengalami goncangan. Antisipasinya, pemprov sudah merancang penerimaan dari sumber lain seperti pungutan wistawan asing. Untuk itu diperlukan pemimpin yang cerdas dan benar-benar ngayah untuk Bali. Bagaimana membuat ketahanan ekonomi rakyat Bali yang tangguh sehingga sedikit ada gejolak daya belinya tetap terjaga. Bangkitkan UMKM dan sektor pertanian dengan pembangunan seimbang Bali Utara, Selatan Timur dan Barat.
Dikatakannya, Gubernur Koster di periode pertama sudah banyak merancang pembangunan seperti shortcut, Turyapada, dan pelabuhan, PKB di Klungkung akan menjadi sumber penerimaan baru bagi Bali. Apalagi Bali memiliki Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun dan terintegrasi dengan kabupaten/kota. Syarat utamanya berbasiskan budaya Bali.
Kata kuncinya adalah semua pemimpin di daerah harus kenceng ikut ngrombo melalui langkah mitigasi guna menaikkan pertumbuhan ekonomi sesuai konsep Ekonomi Kerthi Bali.Tak lagi ada eksploitasi alam Bali.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Supartha, S.H., M.H., mengatakan dampak kenaikan PPN harus menjadi tantangan bagi pemimpin Bali agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di APBD 5,7 persen. Dengan program Ekonomi Kerthi Bali dari Gubernur terpilih Wayan Koster sudah menyiapkan semua aspek relugasi untuk rakyat Bali.
Bali juga memiliki UU No. 15 tahun 2023 dan memiliki kewenangan pungutan bagi wisman harus dioptimalkan untuk Bali. Hasil pungutan pihak ketiga juga bisa dipakai mengatasi defisit anggaran. Makanya dia yakin pemimpin dari PDIP di kabupaten/kota yang kembali terpilih jadi bupati dan gubernur tak loyo di masa jabatan kedua, apalagi dikhawatirkan tidur.
Dia mengenal Koster dengan Haluan Pembangunan Bali 100 tahun dan sudah sekala niskala menyerahkan dirinya untuk mengabdi kepada rakyat Bali.
Termasuk menjalankan program smart farming untuk kedaulatan pangan. Sehingga apa yang dibutuhkan pasar itulah yang didorong oleh pemerintah. (Sueca/balipost)