Arsip - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, pada 31 Desember 2024. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Masuk nama mantan presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar tokoh paling korup di dunia versi OCCRP diakui tidak memiliki kendali.

Para tokoh yang dimasukkan ke dalam daftar “finalis” karena memperoleh dukungan daring terbanyak dari seluruh dunia dan memiliki alasan untuk diikutsertakan, kata Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“Para juri menghargai nominasi warga negara,” kata penerbit OCCRP Drew Sullivan dalam pernyataan di situs web resmi organisasi itu, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (5/1).

Baca juga:  PDIP Tepis Pencalonan Pramono Anung Ada Kompromi Dengan Joko Widodo

Namun, dalam sejumlah kasus, nominasi yang diajukan publik tidak didukung oleh bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi besar atau pola penyalahgunaan kekuasaan yang konsisten.

Menurut Sullivan, ada persepsi kuat di masyarakat tentang adanya korupsi meski bukti yang mendukung hal itu tidak selalu memadai.

“Seharusnya ini jadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli,” katanya.

Baca juga:  Jadi Kiper, Jokowi Main Bola Bareng Warga Sleman

OCCRP menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi terkait dengan tindakan korupsi demi keuntungan pribadi selama dia menjabat sebagai presiden.

Namun, kata organisasi itu, banyak kelompok masyarakat sipil dan para pakar mengatakan bahwa “pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan” komisi anti korupsi Indonesia.

Jokowi juga di​​​​​​​kritik oleh masyarakat luas karena “merusak lembaga pemilu dan peradilan Indonesia,” menurut pernyataan itu.

OCCRP mengakui beberapa individu telah menyalahgunakan daftar tokoh paling korup itu untuk mempromosikan agenda dan ideologi politik mereka.

Baca juga:  Hubungan Bilateral Xi Jinping-Jokowi Menguat

Organisasi itu menyatakan bahwa tujuan mereka membuat daftar itu adalah “mengakui adanya kejahatan dan korupsi.”

OCCRP berjanji akan terus mengutamakan transparansi dan inklusivitas dalam proses nominasi. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *